Berita Populer: Soal "Open Governance", Suku Mante, hingga Wafatnya Pelawak Eko DJ

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita-berita tentang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta masih menjadi artikel yang menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Senin (27/3/2017) kemarin.

Salah satu bahasan menarik terkait Pilkada DKI Jakarta ini adalah menebak arah dukungan partai politik pada calon-calon kepala daerah, tak terkecuali Partai Persatuan Pembangunan. Sampai sekarang, partai berlambang kakbah itu belum menentukan calon pilihannya.

Pernyataan calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, soal belum diterapkannya open governance di Jakarta juga memantik minat pembaca kemarin. Pernyataan ini langsung dibantah oleh pemerintah Provinsi Jakarta.

Berita menarik lainnya antara lain terkait Suku Mante di Aceh dan kabar duka meninggalnya pelawak Eko DJ. Berikut rangkuman artikel terpopuler Kompas.com yang tayang pada Senin kemarin.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menuturkan, Ketua Umum PPP Romahurmuziy akan meminta pertimbangan para senior partai terlebih dahulu sebelum menentukan langkah politik.

Sebab, berkembang tiga opsi yang sama-sama kuat di internal PPP. Tiga opsi itu adalah mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, memilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno, atau ingin netral.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai bahwa dukungan PPP dianggap menambah amunisi bagi Basuki-Djarot. Kehadiran PPP untuk calon nomor pemilihan dua itu dianggap bisa menguatkan kesan bahwa Ahok tak memiliki masalah dengan kelompok Nahdlatul Ulama. Isu agama pun bisa dinilai akan cair.

Baca juga:
- Soal Dukungan di Pilkada DKI, DPP PPP Minta Pertimbangan Senior Partai
- Jika Mendukung Ahok-Djarot, PPP Kubu Romi Bisa Counter Isu SARA

KOMPAS.com/Dea Andriani Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat mendatangi deklarasi dukungan relawan Agus-Sylvi di kawasan Patal Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (23/3/17).

Setelah Anies Baswedan menyebut bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan open governance, Pemprov DKI berbalik membantahnya.

(Baca Anies: Kenapa di Jakarta Belum Diterapkan Open Governance?)

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, pihaknya telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka.

Kebijakan open data dituangkan dalam aplikasi dan dapat dibuka melalui laman web data.jakarta.go.id yang merupakan satu bagian atau kanal dalam Jakarta Smart City dalam domain jakarta.go.id.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubrenur DKI Jakarta Sumarsono menyebut Jakarta sebagai provinsi dengan transparansi pemerintahan paling baik dibanding provinsi lain di Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah pun mempertanyakan Anies tersebut. Menurut dia, semua pihak terkait juga dilibatkan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. Semua perda APBD dan perda APBD sudah ditayangkan di website.

Baca juga:
- Pemprov DKI Bantah Pernyataan Anies soal Open Governance
- Sumarsono: Saya Kira Tak Ada Daerah yang Setransparan Jakarta
- Ahok Menghela Napas Sebelum Tanggapi Pernyataan Anies