Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Pemprov DKI Sudah Terbuka Sekali

Kompas.com - 29/03/2017, 18:15 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan sistem keterbukaan dalam tata kelola pemerintahannya.

Tjahjo mengatakan, adapun program keterbukaan Pemprov DKI seperti e-planning serta sejumlah sistem yang berbasis elektornik bahkan menjadi acuan daerah lain untuk melakukan hal yang sama.

Keterbukaan tata kelola, lanjut Tjahjo juga terjadi saat penyusunan perencanaan pembangunan yang saat ini sedang dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta.

"Terbuka sekali dan juga sudah menggunakan sistem elektronik semuanya, termasuk e-planinig. Perencanaan program pembangunan yang terencana di DKI ini akan menjadi contoh dan baromoter Indonesia," ujar Tjahjo usai membuka Musrenbang Pemprov DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).

 

Baca: Pemprov DKI Bantah Pernyataan Anies soal Open Governance

Tjahjo menambahkan, adapun usulan dalam Muserenbang harus mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunannya. Ini agar pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas, tapi juga sampai ke masyarakat kalangan bawah.

"Banyak program-program strategis pusat yang ada di Jakarta. Makanya kalau detail tidak hanya kelompok menengah ke atas saja yang diperhatikan, termasuk UKM, pasar tradisional," ujar Tjahjo.

"Harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Jakarta," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, pernyataan terlontar dari calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pemprov DKI Jakarta yang menyebut Pemprov DKI masih belum menerapkan open governance (tata kelola pemerintahan yang terbuka).

 

Baca: Ingin Terapkan Open Government, Ini Penjelasan Anies

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, Jakarta selama ini hanya menerapkan sistem good governance (tata kelola yang baik) yang dia sebut sebagai pendekatan lama.

Menurut Anies, Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat belum memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.

Pernyataan Anies sempat dibantah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang menyebut bahwa Pemprov DKI sangat terbuka terkait data hingga masukan dari warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com