Memastikan Mereka yang di Penjara Tak Kehilangan Hak Suara...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kemarin mengunjungi Rumah Tahanan Salemba untuk mengetahui kesiapan Pilkada DKI 2017.

Sebab, Sumarsono mendapat laporan banyak warga binaan yang tidak bisa menggunakan hak suaranya pada putaran pertama yang lalu.

"Kami enggak tahu persis bagaimana kualitas pemilihannya di sana. Jadi sekarang perlu memastikan ke kepala-kepala lapas, mengenai prosedur bagaimana mereka bisa terdaftar. Kalau suket saja tidak ada bagaimana mau memilih?" ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (4/4/2017).

Di Rutan Salemba, Sumarsono bertemu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Endang Sudirman.

Baca:Penggunaan Hak Suara Rendah, Sumarsono Akan Keliling Lapas dan Apartemen

Endang menjelaskan memang banyak warga binaan lembaga permasyarakatan (lapas) dan rutan yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Endang mengatakan hanya 4.396 warga binaan di enam lapas dan rutan yang masuk DPT pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

"Warga binaan di dalam berharap punya kesempatan melakukan pencoblosan pada pilkada. Namun berdasarkan informasi DPT yang ada di seluruh lapas ada 4.396 saja," ujar Endang.

Endang mengatakan total warga binaan di Jakarta ada 16.309 orang. Mereka merupakan warga binaan dari enam lapas dan rutan yaitu Lapas Klas I Cipinang, Lapas Narkotika Jakarta, Lapas Klas II Salemba, Rutan Klas I Cipinang, Rutan Klas I Jakarta Pusat, dan Rutan Klas II A Jakarta Timur (Pondok Bambu).

Dari 16.309 orang itu, warga binaan yang merupakan warga DKI Jakarta ada 10.741 orang. Data tersebut mereka dapatkan dari pengadilan.

Setelah itu, kata Endang, pihaknya menyerahkan data tersebut kepada KPU DKI untuk dimasukan dalam DPT.

"Dari data yang kami peroleh dari pengadilan yaitu 10.741 orang, itu kami ajukan ke KPU. Namun yang masuk DPT hanya 4.396," ujar Endang.

Endang paham bahwa data warga binaan yang mereka serahkan kepada KPU DKI tidak lengkap. Mereka hanya memberikan daftar nama tanpa ada rincian NIK KTP mereka.

Baca: Warga yang Lapor Kehilangan Hak Suara pada Pilkada DKI Diminta Sertakan Identitas

Kurangnya data profil warga binaan