Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Minta Ahok-Djarot Klarifikasi soal Isu KJP dan KJS Dihapus

Kompas.com - 05/04/2017, 19:13 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pasangan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, ikut bertanggung jawab mengklarifikasi isu bahwa KJP, KJS, dan program lain akan dihapus bila gubernurnya berganti.

Anies mengaku sering mendengar isu itu saat tatap muka dengan warga hingga setiap kali dia dan pasangannya, Sandiaga Uno, harus menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar.

"Sebenarnya, petahana punya tanggung jawab untuk mengklarifikasi bahwa program ini bukan program pribadi, tapi ini program pemerintah daerah yang disepakati antara eksekutif dan legislatif," kata Anies usai kampanye di permukiman padat kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (5/4/2017).

Meski begitu, menurut Anies, saat ini warga sudah tidak lagi termakan dengan isu itu. Hal tersebut dinilai tidak lepas dari upaya dia dan Sandi berikut timnya yang gencar menjelaskan kepada warga bahwa isu itu sama sekali tidak benar.

"Kami merasa, kampanye tentang ini alhamdulillah (ampuh) karena kami terus terang sampaikan, jangan sampai kampanye nakut-nakutin yang enggak benar. Karena ketika memberi ancaman kepada warga, reaksinya nanti ancaman balik," tutur Anies.

Baca: Lihat Spanduk Anies-Sandi, Ahok Beberkan Perbedaan KJP dan KJP Plus

Menjelang hari pemungutan suara Pilkada putaran kedua pada 19 April 2017, Anies akan tetap aktif mengabarkan informasi itu kepada publik.

Dia berharap, tidak ada lagi warga yang memilih salah satu pasangan calon karena khawatir ada program yang dihapus.

Kompas TV Perang urat syaraf di putaran kedua pilkada Jakarta semakin terasa. Kubu Anies-Sandi kembali mempersoalkan kegiatan Pemprov DKI yang dinilai menguntungkan pasangan petahana. Kali ini yang dipersoalkan adalah pembagian Kartu Jakarta Pintar pada akhir pekan lalu. Ahok pun tegas membantah adanya unsur politis. Ditemui di Balai Kota, Hari ini (2/3) Ahok justru balik bertanya mengapa tim Anies-Sandi tidak mempersoalkan adanya penundaan pemberian 190 ribu KJP pada bulan Desember tahun lalu, yang dirasa Ahok merugikan dirinya. Pembagian KJP yang diwarnai antrean panjang pada akhir pekan lalu dipersoalkan wakil ketua timses Anies-Sandi M Taufik yang dinilainya menguntungkan pasangan Ahok-Djarot.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com