Dilaporkan Tim Ahok-Djarot ke Polisi, Ini Kata Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan oleh tim hukum cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat terkait dugaan fitnah soal masalah penggusuran.

Anies dianggap memanipulasi data penggusuran di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Anies menyerahkan semuanya kepada tim hukum.

"Ya enggak apa-apa biar nanti tim hukum saja yang merespons," kata Anies, saat diwawancarai awak media di kediamannya di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017).

Saat ditanya apakah laporan tersebut bersifat politis karena waktu kejadiannya pada 2016, Anies mengatakan dirinya dan Sandiaga Uno sudah kerap difitnah.

"Iya saya dan Bang Sandi sudah agak bosan dengan fitnah lagi-fitnah lagi. Panggilan polisi lagi, panggilan polisi lagi. Kita lihat aja," ujar Anies.

Baca:Tim Anies-Sandi: Kenapa Tim Ahok-Djarot Baru Melapor Sekarang?

Anies bertanya, pihaknya juga banyak membuat banyak laporan terhadap kubu Ahok-Djarot. Tapi dia menilai heran karena dari banyak laporan dari pihaknya, tidak banyak ditindaklanjuti.

"Kenapa ya kok polisi responsif kalau ada laporan terhadap Bang Sandi. Tapi kalau ada laporan dari kami kok lama ya prosesnya. Kita enggak tahu kenapa," ujar Anies.

Sebelumnya, anggota tim hukum Ahok-Djarot, Pantas Nainggolan, mengatakan, mereka akan melaporkan Anies atas dugaan fitnah terkait penggusuran yang disebut akan dilakukan Ahok-Djarot.

Baca: Ahok Minta Relawan Bisa Jelaskan Isu Penggusuran kepada Pendukung

Pantas mengatakan, daftar 325 wilayah yang berpotensi digusur tahun 2016 yakni titik-tituk bangunan di atas kali, spanduk liar, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pedagang kaki lima (PKL), dan lainnya. Dalam daftar tersebut tidak disebutkan adanya terminologi penggusuran.

"Itu yang kemudian diplesetkan oleh saudara Anies menjadi kampung-kampung yang akan digusur," kata dia.

Adapun laporan terhadap Anies telah diterima pihak kepolisian dengan nomor LP /1682/IV/2017/PMJ/Ditreskrimum dengan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan atau Pasal 311 tentang Fitnah.