KPU DKI Terus Sempurnakan Data Pemilih meskipun DPT Telah Ditetapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pihaknya terus menyempurnakan data pemilih meskipun daftar pemilih tetap (DPT) pada putaran kedua telah ditetapkan.

Penyempurnaan data dilakukan untuk memastikan pemilih yang menggunakan hak pilihnya memang memenuhi syarat.

"Jadi prinsipnya memang terus dilakukan penyempurnaan sebelum hari H," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

Penyempurnaan data pemilih ini dilakukan menyusul banyaknya temuan identitas pemilih ganda dan invalid.

(Baca juga: KPU DKI Telusuri 33.000 DPT Bermasalah)

Selain itu, penyempurnaan dilakukan untuk mengeliminasi pemilih-pemilih dalam DPT yang tak lagi memenuhi syarat.

"Jadi artinya DPT ini dinamis," kata Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Pemutakhiran Data Pemilih Moch Sidik saat ditemui terpisah.

Sidik mencontohkan, pemilih yang sudah masuk dalam DPT tetapi kemudian meninggal atau berubah status menjadi anggota TNI/Polri, akan ditandai sebagai warga DKI Jakarta yang tidak memenuhi syarat.

Meski data pemilih terus disempurnakan, KPU DKI Jakarta memastikan bahwa jumlah DPT yang telah ditetapkan tidak akan berubah.

Pemilih-pemilih tidak memenuhi syarat itu akan ditandai dengan cara diblok/dicoret.

"Kalau setelah diverifikasi misalnya dia tidak memenuhi syarat karena menurut Dukcapil tidak ada di database, kami blok. Pokoknya kami coret, tidak memenuhi syarat," ucap Sidik.

Begitu pun dengan temuan tim pemenangan pasangan calon. Jika terbukti adanya pemilih ganda berdasarkan temuan itu, KPU DKI Jakarta akan mencoret pemilih tersebut.

Nantinya, KPU DKI Jakarta akan menahan formulir C6 atau pemberitahuan memilih untuk pemilih-pemilih yang telah dicoret itu.

(Baca juga: Tim Anies-Sandi Temukan 15.000 Data Ganda dalam DPT Putaran Kedua)

Untuk mengawasi pemilih-pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat itu agar tidak menggunakan hak pilihnya, semua data DPT yang sudah bersihkan akan diserahkan kepada KPPS, pengawas TPS, dan para saksi untuk bersama-sama mengawasi.

"Itu pegang semuanya, KPPS pegang, saksi pegang, panwas pegang, ini loh sama datanya," kata Sidik.