Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Anies soal Munculnya Parkir Liar di Kalijodo

Kompas.com - 27/04/2017, 16:24 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Anies Baswedan menyatakan bahwa dirinya baru akan dilantik menjadi Gubernur DKI pada Oktober 2017.

Karena itu, ia menyatakan adanya kasus parkir liar di Kalijodo, Jakarta Utara masih berada di luar tanggung jawabnya.

"Jadi kalau suda rapi harusnya tetap jalan, apalagi belum ada pergantian apa-apa. Kalau sekarang ada fenomena itu dibereskan saja, diperbaiki. Toh belum ada pergantian gubernur," kata Anies saat ditemui di Kantor DPW Partai Gerindra Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).

Parkir liar yang dikelola preman dilaporkan kembali marak di Kalijodo beberapa hari belakangan. Anies berharap agar persoalan itu bisa cepat diselesaikan institusi terkait.

Baca: Sandiaga Dukung Pemprov DKI Tindak Tegas Parkir Liar di Kalijodo

"Saya rasa penanggung jawab sekarang harus menyelesaikan dan perubahan itu harus terlembagakan. Perubahan tidak boleh mengandalkan orang tapi mengandalkan institusi," ujar Anies.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya menilai adanya parkir liar di Kalijodo disebabkan para preman di sana mengira dirinya tidak lagi menjabat sebagai gubernur.

Ahok sudah meminta agar pihak kepolisian segera menindak para preman yang berada di sana.

Baca: Ahok: Juru Parkir Liar Kalijodo Merasa Saya Sudah Bukan Gubernur Lagi

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menggelar operasi penindakan terhadap juru parkir liar di RPTRA Kalijodo, Selasa (25/4/2017).

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menjelaskan, dirinya sudah mengamati kawasan Kalijodo pada Senin dan melihat banyaknya juru parkir liar yang menguasai parkiran.

Kompas TV Isu maraknya parkir liar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo, Jakarta Utara, ditanggapi dengan cepat oleh Pemprov DKI Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com