Prediksi Konstelasi Pilpres 2019 dari Pilkada Jakarta

Pilkada DKI Jakarta 2017 berakhir sudah. Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangi kontestasi politik paling dramatis di tahun 2017 ini.

Berawal dari posisi terbawah di berbagai survei di awal gelaran Pilkada Jakarta ini, Anies-Sandi berhasil melaju ke putaran kedua dengan melewati pasangan yang sempat difavoritkan, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Begitu memasuki putaran kedua, masih banyak pihak meyakini petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, yang diusung partai penguasa, PDI-P, selaku pemenang di putaran pertama, bakal memenangi ujung pertarungan ini.

Tak pelak, hasil ini, meskipun sudah diprediksi berbagai lembaga survei menjelang pemungutan suara 19 April 2017 ini, tetap saja mengagetkan banyak pihak, terutama koalisi partai pengusung dan pendukung Basuki-Djarot.

Lalu, bagaimana memaknai hasil pilkada Jakarta 2017 ini dilihat dari sisi koalisi parpol dan kontestasi jelang pemilihan presiden 2019? Apakah ini tanda meredupnya koalisi partai penguasa? Seperti apakah koalisi yang akan terbentuk, menuju Pemilihan Presiden 2019?

Adakah peluang bagi koalisi Cikeas untuk bangkit, mengingat jagoan barunya kalah di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta kemarin? Ataukah, angin bertiup ke Ragunan, dengan Gerindra-PKS sebagai motor utama koalisi penantang petahana di Pemilihan Presiden 2019? Tulisan ini mencoba untuk membedahnya satu persatu.

Koalisi penguasa

Pukulan keras kedua kalinya pada tahun 2017 untuk Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan atau PDI-P datang dari Jakarta. Calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, tersungkur pada putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan Form C1 KPUD DKI Jakarta, Basuki-Djarot hanya memperoleh 42,05 % suara, sedangkan pasangan lawannya, Anies-Sandi memperoleh 57,95 % suara.

Ini merupakan pukulan kedua bagi PDI-P selaku partai penguasa, setelah calon petahana yang diusung bersama Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan di Pilkada Banten, Rano Karno-Embay Mulya Syarief, gagal memenangi kontestasi tersebut pada tanggal 15 Februari 2017 lalu.

Menilik jumlah konstituen yang dimiliki koalisi partai pengusung dan pendukung Basuki-Djarot yang dipimpin PDI-P, seharusnya kemenangan Basuki-Djarot sangatlah memungkinkan. Apalagi dengan kembalinya dua 'anak hilang' anggota koalisi di tingkat nasional, PPP dan PKB, di putaran dua pilkada Jakarta, jumlah konstituen koalisi parpol pendukung Basuki-Djarot berada di kisaran dua pertiga pemilih Jakarta.

Keberadaan Basuki-Djarot selaku petahana, tentunya memberikan keuntungan tersendiri untuk koalisi parpol pendukungnya, karena sudah memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memimpin Jakarta.

Tumbangnya calon gubernur yang diusung PDI-P di Banten dan Jakarta, padahal keduanya calon petahana, tentunya akan mempersulit langkah PDI-P untuk mempertahankan kemenangannya di pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019. Apalagi lepasnya posisi Gubernur Jakarta yang sangat strategis, karena selalu menjadi sorotan nasional, dan seringkali memberikan pengaruh bagi pemilih di daerah lain dalam menentukan pilihannya.

Presiden Joko Widodo sendiri, sebagai salah satu kader terbaik PDI-P, berhasil mentas sebagai RI-1, dan sedikit banyak menolong kiprah PDI-P pada pemilihan umum legislatif secara nasional, setelah dianggap sukses sebagai Gubernur Jakarta.

Bu Mega harus mengambil langkah taktis dan cepat untuk menyembuhkan luka akibat kekalahan di dua provinsi besar tersebut. Calon petahana yang secara alami memiliki keuntungan dibandingkan calon penantangnya, bisa tumbang karena tiga faktor.

Pertama, ketidakpuasan dari warga pemilihnya, sehingga mereka ‘menghukum’ calon petahana dengan tidak memilihnya kembali. Kedua, mesin partai yang tidak berjalan optimal. Bisa jadi karena kader menganggap remeh, terlalu yakin menang, dan terlalu bergantung pada sosok kandidat, mengingat posisi PDI-P selaku partai penguasa dan sosok kandidat yang dianggap berprestasi. Ketiga, koalisi partai politik yang tidak solid.

Partai politik yang tergabung dalam koalisi yang tidak solid, cenderung tidak terkoordinasi, mengambil langkah sendiri-sendiri, yang seringkali kontraproduktif dengan pencapaian tujuan. Bahkan, cenderung mengutamakan kepentingan partai politik masing-masing, bukannya kepentingan pasangan calon yang diusung.

Pelajaran dari pilkada di Jakarta ini, menunjukkan kesolidan dukungan dari Partai Golkar, Hanura, Nasdem, dan tambahan dari partai baru, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem sudah menyatakan kesediaannya untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Posisi PPP, PKB, dan PAN, sebagai sekutu di koalisi partai politik pendukung pemerintah, mesti dipertanyakan lagi komitmennya untuk 2019. Dukungan dari ketiga partai Islam tersebut, selain berdasarkan dinamika internal parpol, bakal melihat usulan wakil presiden yang mendampingi Jokowi. Jika memang sesuai dengan ekspektasi dan bisa membantu meningkatkan elektabilitas mereka di pemilihan umum legislatif yang berlangsung bersamaan dengan pilpres, mereka akan bertahan di koalisi pendukung Jokowi.

Jika memang kurang sesuai dengan harapan, dan melihat ada pasangan calon lain yang lebih berkualitas dan memiliki kemungkinan menang lebih besar, bisa jadi mereka akan berpindah haluan dari kubu Jokowi. Mengingat tujuan berkoalisi, salah satunya adalah meningkatkan daya kompetitif elektabilitas partai-partai politik yang terlibat, seperti yang disampaikan The National Democratic Institute & The Oslo Center for Peace and Human Rights, dalam Coalition: A Guide for Political Parties (2015).