Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Pengamat Tata Kota soal Polemik Parkir Meter di Jakarta

Kompas.com - 04/05/2017, 15:45 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai, sistem parkir meter yang ada di beberapa ruas jalan di Jakarta sebagai sebuah langkah maju agar Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

"Rencana parkir meter bukan hal baru karena sudah direncanakan sejak era Sutiyoso, lanjut ke Fauzi Bowo, Jokowi, dan Ahok. Ini dimaksudkan agar Jakarta menjadi kota metropolitan dengan standar dunia," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (4/5/2017).

Pasalnya, lanjut dia, kota-kota di dunia telah menerapkan sistem perparkiran seperti e-parking, parking off street, dan park and ride guna menekan penggunaan kendaraan pribadi masuk ke pusat kota mereka.

Selain itu, parkir meter dianggap Nirwono sebagai langkah awal untuk menghilangkan parkir on the street yang menimbulkan titik kemacetan sebesar 30 persen di lokasi tempat parkir meter itu berada.

Dia menjelaskan soal kondisi Jalan Sabang yang telah menjadi lokasi penerapan parkir meter sejak 2014 silam. Di sana, hampir setiap hari dan setiap waktu terjadi kemacetan cukup parah karena juga bersinggungan langsung dengan perempatan Jalan KH Wahid Hasyim.

Oleh karena itu, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta nantinya ingin menghapus sistem parkir meter maka harus dilakukan bertahap dengan peniadaan parking on the street.

Baca: Sandiaga: Parkir Meter Bukan Budaya Kita

Menurut Nirwono, ke depannya, petugas juru parkir akan berkurang dan digantikan parkir meter untuk sementara serta parkir off street dengan sistem e-money. Tujuannya adalah untuk menghilangkan praktik parkir liar dan mafia parkir agar setoran ke oknum bisa berhenti dan pemasukan dari sektor parkir dapat dioptimalkan.

"Sesuai rencana parkir meter on street akan dihapus secara bertahap sampai 2020, di mana kelak parkir on street akan dihapus atau dihilangkan di seluruh jalan raya di Jakarta sehingga diharapkan kemacetan dapat bkurang 30 persen," pungkas Nirwono.

Baca: Soal Parkir Meter, Ahok Sebut Mungkin Ormas-ormas Tidak Dapat Duit

Kompas TV Terkait beredar kabar, lahan parkir dikuasai preman dan 5 mesin parkir meter hilang,

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com