Adakah Ruang untuk Program Anies-Sandi dalam APBD-P 2017? - Kompas.com

Adakah Ruang untuk Program Anies-Sandi dalam APBD-P 2017?

Dian Maharani
Kompas.com - 08/05/2017, 09:22 WIB
KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpose saat menghadiri acara rapat pleno penetapan calon kepala daerah terpilih di kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (5/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah ditetapkan sebagai gubernur-calon wakil gubernur terpilih DKI Jakarta. Dalam beberapa kesempatan, tim Anies-Sandi pun sudah membicarakan soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017.

Mereka ingin agar sejumlah program Anies-Sandi dapat masuk dalam APBD-P DKI 2017. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diharapkan mengajak Anies-Sandi dalam pembahasan APBD-P 2017.

Sebab, setelah APBD-P 2017 disahkan, pemerintahan di DKI sudah mulai dijabat oleh Anies-Sandi. Anies-Sandi akan dilantik pada Oktober 2017 atau berdekatan dengan jadwal pengesahan APBD-P 2017.

"Tiga bulan itu, Oktober, November, Desember yang menjalankan gubernur yang baru, jadi harus arif juga gubernur yang sekarang," kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Taufik mengatakan ada beberapa program yang bisa masuk dalam APBD-P, yakni One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) dan program rumah DP 0 rupiah.

Baca: Ahok Diharapkan Beri Ruang Dalam APBD-P DKI untuk Anies-Sandi

Untuk realisasi janji kampanye Anies-Sandi

Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarif mengatakan, tim transisi yang akan dibentuk akan mengupayakan empat program unggulan Anies-Sandi masuk dalam APBD-P 2017 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

"(Rumah) DP nol rupiah, KJP plus, KJS plus, OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan dan KUA-PPAS untuk 2018," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Syarif mengatakan, jika program tersebut masuk dalam APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018, maka bisa langsung mengakomodasi janji-janji kampanye Anies-Sandi. Sebab, tiga bulan terakhir pada 2017 dan 2018 sudah dipimpin oleh Anies-Sandi yang melaksanakan program kerja Pemprov DKI.

"Kalau misalnya di Bulan Desember isinya bukan janji kampanye, merepotkan Anies, malah bisa disebut mengganggu pemerintahan," kata dia.

Pada Kamis (4/5/2017), Taufik juga kembali meminta Ahok memberi ruang untuk program Anies-Sandi dapat masuk APBD-P DKI 2017. Alasannya, Anies-Sandi perlu dibantu untuk merealisasikan program dalam 100 hari kepemimpinanya.

Baca: Tim Transisi Upayakan 4 Program Anies-Sandi Masuk APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018

Taufik pun menyinggung soal masalah yang pernah dihadapi Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi terhadap anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Saya teringat saat Pak Jokowi awal-awal menjadi Presiden, saat 100 hari APBN-nya tidak bisa karena masih di tengah jalan. Karena itu saya kira Pemprov perlu lebih arif," ujar Taufik.

Sementara itu, Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, program unggulan Anies-Sandi bisa saja masuk ke APBD-P 2017.

"(Program Anies-Sandi) Bisa. Kalau nanti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Gubernur dan DPRD sepakat," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (4/5/2017).

Saefullah menegaskan, program 100 hari atau 2,5 bulan yang dimiliki Anies-Sandi bisa diusulkan masuk APBD-P 2017 asal rasional dan mendapat persetujuan dari gubernur, Kemendagri, hingga DPRD DKI.

"Jadi enggak masalah. Kan enggak mungkin 2,5 bulan tanpa pembiayaan," kata dia.

Baca: Program Anies-Sandi Bisa Masuk APBD-P 2017


Ditolak Ahok

Namun, belakangan ini, Ahok menyatakan menolak sejumlah program Anies-Sandi masuk dalam APBD-P 2017. Terkait program rumah tanpa down payment (DP), Ahok ogah memasukkanya dalam APBD-P.

"Kalau usul soal mesti sediakan uang DP 0 persen, ya enggak masuk akal buat kami beli rumah. Menyediakan uang buat warga bisa cari rumah sendiri, beli sendiri, ya menyalahi aturan, kita enggak bisa," ujar kata Ahok.

Ahok meminta Anies dan Sandi untuk menjalankan program tersebut setelah mereka resmi menjabat saja sehingga masuk dalam pembahasan APBD selanjutnya tahun 2018.

"Kalau dia mau bikin, ya silahkan dia bikin sendiri. Duit dari mana? Semua warga boleh cari rumah sendiri, DP 0 persen, cicilan bunga 0 persen, dari mana? Kita enggak bisa," ujar Ahok.

Baca: Merasa Tak Masuk Akal, Ahok Tolak Masukkan Program DP 0 di APBD-P

Menanggapi pernyataan Ahok, Anies mengaku tidak menuntut program rumah tanpa DP masuk ke APBD-P 2017. Anies mengatakan, program rumah DP 0 rupiah itu juga tidak mungkin dilaksanakan pada masa awal jabatannya tahun 2017.

Sebab, setiap warga calon peserta program diharuskan lebih dulu memiliki rekening Bank DKI. Nantinya, rekening warga akan dicek secara rutin setiap bulan selama enam bulan.

"Jadi memang dilaksanakannya (program rumah tanpa DP) 2018, tidak bisa 2017," ucap Anies.

Selain itu, Ahok juga tak mau memasukkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam APBD-P 2017. Ahok tak setuju karena KJP Plus dari Anies-Sandi memperbolehkan pesertanya menarik uang tunai.

"KJP Plus itu cuma plusnya apa? Plus cuma dikasih kontan saja kok. Sama dia boleh anak-anak yang enggak sekolah dikasih juga," kata Ahok.

Untuk masalah ini, Anies tak mau berkomentar banyak. Dia mengaku ingin bicara langsung dengan Ahok mengenai hal tersebut.

"Nanti kami bicarakan dulu. Enggak mau buru-buru kita," kata Anies, usai menyapa warga di Jalan Sawahlunto, Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).

Baca: KJP Plus Tak Dimasukkan ke APBD-P 2017, Anies Akan Bicara dengan Ahok

Adapun mengenai APBD-P 2017 ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan masih dalam tahap inventarisasi. Ia mengatakan Pemprov DKI akan melakukan percepatan dalam penyusunan APBD-P 2017.

"Kami akan lakukan percepatan, kalau jadwal normatif kan dikirim (ke DPRD DKI) saja kan Agustus," ujar Tuty.

Kompas TV Dapatkah Pemda DKI Fasilitasi Proker Unggulan Anies-Sandi?

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisDian Maharani
EditorIndra Akuntono
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM