Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Kuasa Hukum soal Komnas HAM yang Enggan Temui Rizieq

Kompas.com - 16/05/2017, 11:08 WIB
Sherly Puspita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Rizieq Sihab, Sugito Atmo Pawiro menanggapi sikap Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Kholis yang tak mau menemui pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tersebut di Arab Saudi.

"Ya memang enggak perlu, setahu saya Habib (Rizieq) tidak pernah meminta untuk ditemui," ujar Sugito saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/5/2017).

Ia menjelaskan, pihaknya tak pernah meminta secara lugas bahwa Komnas HAM-lah pihak yang harus mendatangi Rizieq atas dugaan kriminalisasi atas kliennya tersebut.

"Jadi begini, Habib itu lagi umroh, terserah bagaimana mengomunikasikan. Bisa saja Komnas HAM ke Mekkah atau polisi lain yang datang, kita enggak pernah menyuruh atau meminta," tandasnya.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini memang tidak masuk dalam ranah Komnas HAM.

"Kan ini sudah merupakan persoalan hukum di kepolisian, walaupun saya meyakini peristiwa ini adalah peristiwa politik yang seolah-olah jadi peristiwa hukum," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Nur Kholis menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mendatangi Rizieq yang saat ini berada di Arab Saudi terkait pengaduan upaya kriminalisasi.

Baca: Komnas HAM Tak Akan Penuhi Permintaan Rizieq Shihab

Nurkholis mengatakan, Komnas HAM akan tetap meminta keterangan dari Rizieq dalam bentuk surat. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang telah diamanatkan undang-undang

"Saya sudah bertemu dengan Tim Pemantauan Komnas HAM yang diketuai oleh Natalius Pigai. Jika memang diperlukan informasi nanti kirim saja lewat surat menyurat. Kalau ke luar negeri memang sulit," ujar Nurkholis saat ditemui di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Kompas TV Kompas Petang akan membahasnya dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono terkait upaya membawa Rizieq Shihab untuk diperiksa.  
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com