Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Ingin RT/RW yang Verifikasi Penerima KJP Plus

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno membahas Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam pertemuan mereka dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu yang dibahas adalah cara verifikasi penerima KJP Plus pada era Anies-Sandi nantinya.

"Selama ini yang identifikasi kan guru sekolah, sekarang bukan guru lagi (tetapi) dari RT, RW, kelurahan, itu ada multilayers yang beri verifikasi," ujar anggota tim sinkronisasi, Edriana Noerdin, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/5/2017).

(Baca juga: Temui Pemprov, Tim Sinkronisasi Cari Cara Kontrol KJP jika Ditarik Tunai )

Edriana mengatakan, selama ini para guru-lah yang memberi rekomendasi terlebih dahulu kepada RT dan RW.

Pada era Anies-Sandi, kata Edriana, RT dan RW yang memberikan rekomendasi kepada sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.

Terkait sistem baru ini, ada kekhawatiran bahwa RT dan RW akan melakukan praktik kolusi. Edriana juga mengomentari hal itu.

"Memang kalau oleh guru ada yang jamin enggak akan kolusi? Kan enggak ada yang jamin juga, sama saja," ujar Edriana.

Menurut Edriana, verifikasi oleh RT, RW, dan kelurahan justru lebih ketat. Sebab, pihak yang melakukan kontrol menjadi lebih banyak.

Selain itu, tim sinkronisasi menginginkan adanya penyelarasan KJP Plus dan Kartu Indonesia Pinter (KIP). Namun, Edriana belum menjelaskan lebih lanjut soal hal itu.

"Kita tidak akan melakukan double budget, jadi sistemnya yang diselaraskan, tetapi anggarannya dia enggak boleh dapat anggaran double," ujar Edriana.

"Hal-hal seperti itu kita sedang bahas, tetapi ini kan masih pertemuan pertama, masih panjang," kata Edriana.

(Baca juga: Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Rapat Tertutup dengan Pemprov DKI)

Sementara itu, sebelumnya Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bahwa penerima KJP tidak bisa menerima KIP. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi "double budget".