Djarot: Lokasi Milik Pemerintah atau Swasta yang Menganggur "Duduki" Saja untuk Tata PKL

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Irwandi untuk mencari lokasi-lokasi milik pemerintah maupun milik pihak swasta yang selama ini tidak digunakan di DKI Jakarta.

Lokasi-lokasi tersebut akan digunakan sebagai lokasi binaan para pedagang kaki lima (PKL).

"Pak Irwandi saya tugaskan untuk mencari lokasi-lokasi yang milik pemerintah atau milik swasta yang tidak bisa dimanfaatkan atau menganggur itu langsung 'duduki' saja. Kami atur, kami tata untuk memasukkan para PKL-PKL," ujar Djarot di lokasi sementara sentra kuliner nasi kapau, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2017).

Baca: Djarot Ingin Lokasi Binaan PKL Dilengkapi Tempat Khusus Pengamen

Dengan memperbanyak lokasi binaan, Djarot menyebut Pemprov DKI Jakarta dapat menyejahterakan sekaligus mendidik para PKL.

Djarot tidak ingin para PKL di Jakarta berlaku seenaknya. Mereka tetap harus tertib berjualan. Djarot menuturkan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan berpihak kepada PKL yang tidak tertib.

"Kami tidak berpihak kepada PKL yang melanggar, PKL yang liar dan melanggar, serta mengganggu ketertiban umum, mengganggu pengguna jalan, mengganggu para pedestrian, dan mengganggu para pedagang yang ada di dalam pasar," kata dia.

Baca: Lulung: Jangan Gusur PKL Tanah Abang

Selain memberikan fasilitas lokasi binaan, Pemprov DKI juga berencana memfasilitasi para PKL untuk mendapatkan bantuan kredit dari Bank DKI.

"Fasilitasi mereka di bank, Bank DKI siap untuk membantu di sana dan transaksinya langsung bisa non-tunai sehingga kalau kami kasih bantuan kepada mereka jelas, tidak salah sasaran," ucap Djarot.