Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama Ramadhan, Jam Kerja Petugas Bedah Rumah Ikuti PNS

Kompas.com - 30/05/2017, 16:11 WIB
David Oliver Purba

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Koordinator program bedah rumah Kecamatan Cilincing, Marta, mengatakan selama bulan Ramadhan jam kerja seluruh pekerja bedah rumah dikurangi. Marta menjelaskan, jam kerja bedah rumah akan mengikuti jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pada saat sebelum bulan puasa, pengerjaan bedah rumah dimulai pukul 07.30-15.00 WIB, memasuki puasa jam kerja menjadi 08.00-14.00 WIB.

Adapun petugas yang membantu pengerjaan bedah rumah berasal dari petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) serta "pasukan merah", dan petugas yang berasal dari perusahaan pemberi CSR program bedah rumah.

"Masa yang PNS jam kerjanya dikurangi, sedangkan mereka yang bekerja seperti ini tidak," ujar Marta, saat ditemui Kompas.com di lokasi bedah rumah di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (30/5/2017).

(baca: 12 Rumah Warga Penerima Program "Bedah Rumah" Selesai Dibangun)

Meski ada pengurangan jam kerja, Marta tetap menargetkan sebanyak 83 rumah yang telah masuk ke dalam program bedah rumah selesai pada September 2017. Pekan lalu, ada 12 rumah yang telah selesai dibangun, sedangkan saat ini ada tujuh rumah yang sedang dalam tahap pengerjaan.

Ketujuh rumah itu dalam kondisi 50 persen renovasi sehingga diperkirakan selesai dibangun dalam sepekan. Marta mengatakan, pengerjaan rumah sisanya akan dilakukan setelah hari raya Idul Fitri.

"Tujuh rumah itu tambal sulam, jadi tidak diratakan seperti 12 rumah lainnya. Pengerjaan sisa rumah nanti akan dimulai selesai Lebaran. Insya Allah September selesai," ujar Marta.

Program bedah rumah mulai dilaksanakan pada 17 April 2017. Dimulainya program tersebut sempat disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Ada lebih dari 80 rumah yang masuk dalam program bedah rumah Pemprov DKI. Kriteria rumah yang dibedah ialah pemilik rumah harus berasal dari masyarakat tidak mampu.

Kompas TV Andai Jakarta Tanpa Pasukan Oranye
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com