Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Bantuan Sembako Anies-Sandi Capai Rp 104 Miliar

Kompas.com - 06/06/2017, 11:21 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pemberian bantuan sembako dalam kegiatan "pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas" pada 2018 mencapai Rp 104.544.000.000.

Anggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Dinas Sosial DKI Jakarta 2018. Adapun pemberian bantuan sembako itu dilakukan untuk merealisasikan visi dan misi gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Rp 104 miliar itu diplafonkan di Bappeda dalam usulan kemarin. Mudah-mudahan di Banggar (disetujui), kan kami eksekutif tergantung legislatif," ujar Masrokhan, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/6/2017).

Masrokhan menjelaskan, dana untuk pemberian bantuan sembako itu tidak dianggarkan di Dinas Sosial, melainkan diusulkan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Sebab, pemberian bantuan sembako akan menggunakan sistem non-tunai atau kartu.

"Kemarin sudah dibahas oleh tim gubernur, itu nanti tidak ada di Dinas Sosial penganggarannya. Kami mengusulkan itu nanti bisa di BPKAD, itu dalam rangka untuk konversi masuk ke dalam kartu tadi," kata Masrokhan.

(baca: Anies-Sandi Beri Bantuan Sembako untuk Anak dan Lansia pada 2018)

Sesuai perencanaan dalam RKPD, ada tiga jenis sembako yang diadakan sebagai bantuan, yakni beras, gula, dan minyak goreng. Jenis sembako tersebut akan tersedia di e-warung.

Pemprov DKI nantinya akan mentransfer sejumlah dana ke rekening penerima bantuan untuk dibelanjakan di e-warung. Kartu tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli beras, gula, dan minyak goreng. Adapun transaksi sepenuhnya menggunakan mesin elektronic data capture (EDC).

"Enggak (tunai), itu kan zaman dulu ya, sekarang model cashless. Itu mengurangi faktor salah sasaran, artinya dengan kartu itu lebih tepat sasaran karena akan lebih bisa dikontrol," ucap Masrokhan.

Masrokhan menuturkan, kegiatan "pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas" ini adalah hasil pembicaraan dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi. Nantinya, penyediaan sembako untuk kegiatan ini akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya.

Kompas TV Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Umumkan Evaluasi Pekan Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com