Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT Transjakarta Bentuk Tim Kaji Aturan Kepegawaian

Kompas.com - 19/06/2017, 11:16 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, PT Transjakarta akan membentuk tim untuk mengkaji aturan kepegawaian yang akan diberlakukan di salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Budi menyebutkan, pembentukan tim itu diputuskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/6/2017) pagi.

"Pak Gubernur memutuskan untuk membentuk suatu tim. Ini problem bukan sekarang aja, problem dari tahun-tahun lalu, masalah kontrak, PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), masalah tetap, masalah segala macam sudah berlangsung dari tahun 2004," kata Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin.

Lihat: Masalah Kekaryawanan PT Transjakarta Warisan dari Era Transisi

Dengan adanya tim itu, PT Transjakarta akan mendapat gambaran lebih jelas mengenai aturan kepegawaian. Hasil kajian tim nantinya diharapkan bisa menyelesaikan masalah para pegawai PT Transjakarta yang sudah bekeja sejak 2004, saat Transjakarta masih berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Budi menyampaikan, tim tersebut akan diisi oleh berbagai lembaga.

"Yang pasti Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) ikut, Dinas Perhubungan karena dulu Transjakarta sebelum PT di bawah Dishub," kata dia.

Tim tersebut juga kemungkinan akan diisi oleh orang-orang dari Inspektorat, Biro Hukum DKI Jakarta, hingga Badan Pembina BUMD.

Budi belum menyebutkan kapan tim tersebut akan mulai bekerja untuk mengkaji aturan kepegawaian di PT Transjakarta.

"Sehabis ini kami akan bikin schedule dan koordinasi dengan Disnaker dan Asisten Perekonomian," ucap Budi.

Selama tim tersebut bekerja, Budi berharap karyawan PT Transjakarta tak lagi melakukan aksi mogok kerja yang mengganggu pelayanan terhadap para penumpang.

"Tidak ada lagi selama masa tim ini bekerja yang namanya aksi-aksi yang menimbulkan kemacetan sehingga bus tidak bisa mengalir normal seperti terjadi minggu lalu," kata Budi.

Ratusan karyawan kontrak PT Transjakarta melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat PT Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur, pada Senin pekan lalu. Mereka mempersoalkan tidak adanya kejelasan status kepegawaian dan meminta diangkat menjadi karyawan tetap.

Kompas TV Unjuk rasa karyawan PT Transjakarta pada Senin (12/6) lalu disoroti Djarot sebagai langkah yang kurang tepat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com