Temukan Penyelewengan KJP, Lapor ke Dinas Pendidikan DKI

Kompas.com - 05/07/2017, 07:16 WIB

Jessi Carina

Penulis

Lihat Foto

Para orangtua mencari nama anaknya di lembaran data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kantor Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (19/6). Dana yang ada dalam KJP dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, bahan kebutuhan pokok, dan berbagai kebutuhan lain. (KOMPAS/WAWAN H PRABOWO )

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto meminta masyarakat melaporkan penyelewengan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Misalnya seperti kejadian tarik tunai dari gerai-gerai yang melayani pemegang KJP.

"Tolong kami dibantu dong datanya, TKP-nya dimana dan oleh siapa, karena KJP kan untuk peserta didik," ujar Bowo, kepada Kompas.com, Selasa (4/7/2017) malam.

Bowo menegaskan akan ada sanksi bagi pemegang KJP yang melakukan penyelewengan dengan menarik tunai. Sanksinya, KJP mereka dicabut dan tidak bisa mendapat manfaat KJP lagi pada bulan berikutnya.

"Pada periode pencairan selanjutnya yang bersangkutan tidak usah direkomendasikan untuk menjadi calon penerima KJP," ujar Bowo.

(baca: KJP Ditargetkan Rampung Didistribusikan Juli 2017)

Bowo menegaskan larangan tarik tunai KJP tetap berlaku meskipun Basuki Tjahaja Purnama sudah tidak jadi Gubernur lagi.

"Sistem kami tetap masih sama, aturan KJP ini kan berdasarkan aturan pencairan bukan karena ada Pak Ahok atau tidak. Jadi kebijakan kami masih sama," ujar Bowo.

Kompas TV Warga Ibu Kota hari ini (26/2) masih antre pembagian Kartu Jakarta Pintar di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Hari ini adalah hari kedua pembagian KJP. Kemarin warga juga mengantre dari pagi sampai sore. Meski telah dibagi menjadi tiga sesi, para warga mengeluhkan lamanya menunggu hingga berjam – jam. Guna mengantisipasi adanya desak-desakan warga dan antrian yang mengular, pihak penyelenggara pun menyiapkan dua lantai gedung untuk membagikan KJP ini. Namun, pembagian ini tetap dikeluhkan warga karena mereka tetap mengantre tanpa adanya nomor antrian. Pihak bank DKI mengimbau warga yang sudah terdaftar tak perlu takut tidak kebagian karena KJP juga akan dibagikan di sekolah. Pemandangan antrean warga mengambil KJP sudah terlihat sejak Sabtu kemarin. Warga mengantre di dua lantai di gedung Wali Kota Jakarta Selatan. Warga mengaku harus berdesakan untuk bisa masuk ke dalam ruang serba guna Wali Kota Jakarta Selatan karena tidak adanya nomor antrean. Menurut warga, sebelumnya pada tahun lalu KJP dibagikan di setiap sekolah, namun tahun ini KJP diambil di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.