Djarot Pastikan KJP Tidak Bisa Ditarik Tunai hingga Akhir 2017

Kompas.com - 07/07/2017, 13:10 WIB

Jessi Carina

Penulis

Lihat Foto

Ilustrasi: Kartu Jakarta Pintar(KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan tidak ada rencana untuk mengubah aturan Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar bisa ditarik tunai. Sesuai peraturan gubernur, KJP tetap non-tunai setidaknya sampai tahun anggaran 2017 berakhir.

"Kami sepakati pergubnya sampai bulan Desember itu kan cashless. Bahkan kami akan telusuri betul siapa yang tarik tunai, akan kami cabut KJP-nya," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (7/7/2017).

Djarot meyakini siswa peserta KJP tidak ingin menarik tunai. Oleh karena itu, Djarot meminta para orangtua peserta KJP untuk mendukung sistem ini dan tidak mencoba menarik tunai KJP.

"Sekarang KJP bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok kan, setiap bulan bisa beli daging. Jadi jangan diuangkan, kalau diuangkan kami enggak bisa kontrol," ujar Djarot.

Adapun, gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berencana mengubah kebijakan terkait KJP agar bisa ditarik tunai. Anies dan Sandiaga akan dilantik pada Oktober 2017.

Kompas TV Warga Ibu Kota hari ini (26/2) masih antre pembagian Kartu Jakarta Pintar di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Hari ini adalah hari kedua pembagian KJP. Kemarin warga juga mengantre dari pagi sampai sore. Meski telah dibagi menjadi tiga sesi, para warga mengeluhkan lamanya menunggu hingga berjam – jam. Guna mengantisipasi adanya desak-desakan warga dan antrian yang mengular, pihak penyelenggara pun menyiapkan dua lantai gedung untuk membagikan KJP ini. Namun, pembagian ini tetap dikeluhkan warga karena mereka tetap mengantre tanpa adanya nomor antrian. Pihak bank DKI mengimbau warga yang sudah terdaftar tak perlu takut tidak kebagian karena KJP juga akan dibagikan di sekolah. Pemandangan antrean warga mengambil KJP sudah terlihat sejak Sabtu kemarin. Warga mengantre di dua lantai di gedung Wali Kota Jakarta Selatan. Warga mengaku harus berdesakan untuk bisa masuk ke dalam ruang serba guna Wali Kota Jakarta Selatan karena tidak adanya nomor antrean. Menurut warga, sebelumnya pada tahun lalu KJP dibagikan di setiap sekolah, namun tahun ini KJP diambil di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.