Tim Sinkronisasi Anies-Sandiaga Tidak Urus Pergantian Direksi BUMD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak mengurus pergantian direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua tim sinkronisasi Anies-Sandiaga, Sudirman Said.

"Hal-hal yang berkaitan dengan personalia SKPD maupun BUMD tidak merupakan ruang lingkup tugas tim sinkronisasi," ujar Sudirman kepada Kompas.com, Senin (10/7/2017).

Sudirman menjelaskan tugas tim sinkronisasi adalah memastikan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan visi dan misi Anies-Sandiaga. Khususnya dalam penyusunan rencana kerja lima tahun mendatang atau yang biasa disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

"Fokus kerja tim adalah meyakinkan program kerja Pemprov lima tahun mendatang sudah mengintegrasikan janji kerja gubernur dan gagub terpilih Anies-Sandi," ujar Sudirman.

Sementara itu, anggota tim sinkronisasi Edriana Noerdin mengatakan pergantian direksi BUMD adalah wewenang Anies-Sandiaga. Tim sinkronisasi tidak diberi tugas untuk membahas hal tersebut.

"Kami tidak punya mandat membahas itu dan itu adalah murni keputusan Pak Anies dan Pak Sandiaga nantinya," ujar Edriana.

Baca: Sandi Minta Pejabat SKPD dan Direksi BUMD Tak Risaukan Isu Pergantian

Sudirman Said menambahkan, Anies-Sandiaga memiliki kebijakan dalam menata organisasi di Pemprov DKI Jakarta. Berbekal pengalaman Anies-Sandi, Sudirman yakin pergantian direksi BUMD DKI akan dilakukan sesuai aturan.

Apalagi, Sudirman mengetahui ada juga pemimpin BUMD DKI yang profesional dan akan dibutuhkan Anies-Sandiaga untuk membangun Jakarta.

"Kalaupun akan dilakukan penyegaran, sudah pasti akan memperhatikan aspek tata kelola yang baik, mengedepankan meritokrasi, integritas, dan profesionalisme," ujar Sudirman.