Penjelasan Sekda DKI soal APBD 2018 yang Tak Sesuai Proyeksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefulah menyampaikan penjelasan soal nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 yang hanya sekitar Rp 74 triliun.

Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017, diproyeksikan nilai APBD sebesar Rp 120 triliun sehingga seharusnya APBD 2018 nilainya di atas Rp 120 triliun.

"Dalam RPJMD yang lama yang berakhir 2017 ini, itu tahun terakhirnya Rp 120 triliun rencananya. Tapi tidak terjadi dan hanya Rp 72 triliun. Maka di 2018 wajar ada kenaikan Rp 2 triliun jadi Rp 74 triliun," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (10/7/2017).

Saefullah mengatakan, proyeksi APBD tidak sesuai dengan RPJMD 2012-2017 karena ada beberapa program yang tidak terlaksana, salah satunya adalah program electronic road pricing (ERP).

Pada penyusunan RPJMD 2012-2017, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama memprediksi adanya ERP di Ibu Kota yang akan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

"ERP sangat potensial, bisa dapat Rp 3 triliun satu tahun kalau dikerjasamakan. Kalau DKI bikin sendiri, itu bagus juga bisa dapet Rp 5 triliun. Ternyata dari awal perencanaan hingga sekarang, tidak pernah terwujud ERP itu. Itu salah satu yang membuat target tidak tercapai pada angka Rp 120 triliun," ujar Saefullah.

(Baca juga: Djarot Pastikan Penyusunan APBD DKI 2018 Sudah Rasional)

Dalam RPJMD 2018-2022 nanti, kata Saefullah, wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin proyeksi APBD bisa lebih realistis.

Hal ini agar nilai APBD yang melenceng Rp 50 triliun dari proyeksi awal tidak terjadi. "Pak Sandi bilang kita ingin RPJMD 2018-2022 realistis, tidak ada di langit ke-7," ujar Saefullah.

Saefullah juga menilai, APBD DKI 2018 yang direncanakan sebesar Rp 74 triliun merupakan angka yang realistis.

Untuk proyeksi APBD lima tahun ke depan pada masa pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, kata Saefullah, nilai APBD direncanakan naik Rp 3 triliun setiap tahunnya.

"Tahun 2018 kan sekitar Rp 74 triliun nih APBD. Tambahkan saja Rp 3 triliun saja tiap tahunnya, itu proyeksi APBD sampai 2022. Kecuali ada breaktrough dari sistem perpajakan kita ya, misal PBB naik, pajak parkir semakin baik, tergantung terobosan tiap tahunnya," ujar dia.

Dianggap sebagai kesalahan

Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya tidak ingin mengulang kesalahan dalam kebijakan APDB DKI tahun 2018-2022.

"Saya enggak mau kesalahan terulang kembali. Karena ini begitu salah asumsinya, salah juga kebijakannya dan salah dari segi spending-nya," ujar Sandiaga saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Ia menyampaikan, pada lima tahun lalu diproyeksikan APBD pada 2018 sebesar Rp 120 triliun, tetapi kenyataannya hanya ada Rp 70 triliun sehingga APBD melenceng hingga Rp 50 triliun lebih.

"What's wrong? Salah di mana? Saya sampaikan ke beliau (Sekda DKI Saefullah), secara filosofi, kita harus ubah bahwa melenceng Rp 50 triliun  itu salah sekali, uang besar sekali," kata dia. 

(Baca juga: Sandiaga Anggap Ada yang Salah, APBD DKI 2018 Rp 70 Triliun dari Proyeksi Rp 120 Triliun)

Bagi Sandi, karena ia adalah orang keuangan, maka harus betul-betul bisa memastikan pembahasan APBD yang realistis. 

Dengan demikian, apabila terjadi selisih diharapkan tidak mencapai 5 hingga 10 persen. “Kalau (melenceng) dua kali lipat harus dijelaskan ke publik apa yang terjadi," kata Sandi.