Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa UNJ Sebut Ratusan Rekannya Tak Terdaftar dalam PDPT DIKTI

Kompas.com - 11/07/2017, 10:08 WIB
Sherly Puspita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tak terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (PDPT DIKTI).

Hal ini diungkapkan oleh seorang mahasiswa D3 di salah satu jurusan yang juga tak terdaftar dalam PDPT DIKTI, SF di kampus yang terletak di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur tersebut.

"Ada ratusan mahasiswa lain yang juga tidak terdaftar (PDPT DIKTI). Tidak hanya mahasiswa D3, tapi S1 juga," ujar SF kepada Kompas.com, Selasa (11/7/2017).

SF menyebutkan daftar mahasiswa yang tak terdaftar dalam PDPT DIKTI sebagai berikut: 1. S1 Pend. PPKN 2014: 89 orang dari 90 orang; 2. D3 Usaha Perjalanan Wisata 2014: 53 orang dari 53 orang 3. S1 PIPS 2014: 65 orang dari 95 orang 4. S1 PIPS 2015 : 13 Orang dari 88 orang 5.  S1 Sosiologi Pembangunan: 55 orang.

Menurutnya, data tersebut ia dapatkan dari survei yang dilakukannya bersama rekan-rekannya sesama Mawapres (Mahasiswa Berprestasi).

"Karena saya minta teman-teman di group media sosial Mawapres. Data itu baru lima fakultas dari total sembilan fakultas yang ada," kata dia.

Dalam survei ini, SF bertindak sebagai koordinator. Saat ini, ia dan anggota mawapres lainnya tengah menunggu data lengkap dari program studi lain.

Baca: Lulusan UNJ Mengeluh ke Sandiaga soal Sulitnya Akses ke Pendidikan

Ia melakukan survei karena sempat mengalami kesulitan pada saat akan melanjutkan kuliah dan mengikuti program beasiswa karena namanya tak tercantum dalam PDPT DIKTI yang dimuat dalam laman forlap.ristekdikti.go.id atau biasa disebut laman Forlap Dikti yang dikelola Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti.

"Jadi kemarin kami minta teman-teman mengecek nama mereka di laman forlap dikti dan hasilnya banyak sekali yang juga tidak terdaftar," tutupnya.

Kompas.com masih berupaya mengonfirmasi temuan tersebut kepada pihak Universitas Negeri Jakarta.

Kompas TV Pengusutan skandal megaproyek e-KTP diprediksi bakal mengguncang dinamika politik. Ada nama nama besar yang akan disebut di persidangan. Kita membahasnya bersama wakil Koordinator Indonesia Curruption Watch Agus Sunaryanto dan Analis Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com