Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Rumah DP Nol Rupiah Dikritik, Apa Tanggapan Anies?

Kompas.com - 15/07/2017, 18:27 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi kritikan yang kini diarahkan terhadap program rumah dengan DP (down payment) atau uang muka nol rupiah yang digagasnya bersama wakilnya, Sandiaga Uno. Menurut Anies, penjelasan secara rinci mengenai program tersebut bisa dilihat di situs web jakartamajubersama.com.

Anies menyatakan di dalam situs wb itu dijelaskan skema program rumah DP nol rupiah dengan berbagai macam kategori penghasilan.

"Untuk lengkapnya jangan berspekukasi dan jangan ikut-ikutan membentuk opini. Tapi lihat di website jakartamajubersama.com. Di situ ada penjelasan lengkap tentang skemanya," kata Anies saat ditemui di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (15/7/2017).

Menurut Anies, penjelasan mengenai skema program rumah DP nol rupiah sudah dimuat di website jakartamajubersama.com sejak masa kampanye. Karena itu, ia merasa sudah tidak perlu lagi menyampaikan penjelasan.

"Jangan menggunakan statement-statement saja. Tapi rujuk ke dokumen tertulis kami dan di situ ada. Dan ini bukan zaman kampanye lagi. Kami tidak mau banyak menjelaskan, tapi kami akan melaksanakan," ujar Anies.

Kritikan terhadap program rumah DP nol rupiah belakangan muncul setelah pernyataan Sandiaga Uno yang mengatakan ada skema lain yang dibahas timnya untuk program DP nol rupiah. Skema itu yakni mengenai prasyaratan peserta program yang adalah warga Jakarta dengan penghasilan Rp 7 sampai 10 juta.

Lihat: Sandiaga: DP 0 Rupiah untuk Pendapatan Rp 7 Juta-Rp 10 Juta Per Bulan

Saat masa kampanye, baik Anies maupun Sandi kerap menyatakan program DP nol rupiah sebagai program yang menyasar warga kelas menengah ke bawah dengan pendapatan maksimal Rp 7 juta.

Upah minimum regional (UMR) di DKI Jakarta saat ini adalah Rp 3,3 juta per bulan. Itu artinya,  peserta program itu adalah mereka yang maksimal berpenghasilan sekitar dua kali UMR DKI Jakarta. Namun, Sandi menyatakan skema tersebut baru sekedar dibahas dan belum diputuskan secara final.

Lihat juga: Kini, Sandi Bilang Gaji Minimal Rp 7 Juta untuk Rumah DP 0 Belum Final

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com