DPRD Soroti Penyerapan Anggaran DKI yang Tidak Mencapai Target - Kompas.com

DPRD Soroti Penyerapan Anggaran DKI yang Tidak Mencapai Target

David Oliver Purba
Kompas.com - 17/07/2017, 19:36 WIB
Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017)Kompas.com/David Oliver Purba Sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2016 DKI Jakarta, Senin (17/7/2017)


JAKARTA, KOMPAS.com -
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menyoroti realisasi pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2016. Adapun tahun lalu, pendapatan daerah DKI Jakarta sebesar Rp 53,78 triliun, atau 94 persen dari target awal sebesar 57,16 triliun.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta yang telah dibacakan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (12/7/2017).

Rapat paripurna itu dihadiri seluruh fraksi di DPRD DKI dan juga Djarot, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/7/2017).

Anggota Fraksi PDI-P Manuara Siahaan mempertanyakan adanya piutang pajak yang tidak tertagih sebesar Rp 3,36 triliun.

"Mohon penjelasannya tentang piutang Pajak Bumi dan Bangunan, pajak reklame, dan penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebagaimana yang tertera dalam neraca daerah 31 Desember 2016," ujar Manuara.

(baca: Penyerapan APBD DKI 2016 Tidak Mencapai Target)

PDI-P juga menyoroti belum maksimalnya belanja tidak langsung yang dilakukan Pemprov DKI karena hanya mencapai 90 persen dari target, dan belanja langsung yang hanya mencapai 75,34 persen.

Anggota Fraksi Gerindra, Seppalga Ahmad, menyoroti pembangunan fasilitas umum yang pelaksanaannya menggunakan anggaran corporate social respinsibility (CSR) karena harus diatur melalui peraturan daerah (perda).

"Salah satu pengaturan yang harus diputuskan adalah penetapan biaya CSR serta penerimaan sejumlah dana CSR yang harusnya disetor dulu ke kas daerah," ujar Seppalga.

Seppalga juga meminta Pemrov DKI memperbaiki sistem keuangan karena mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan mengusulkan denda koefisien lantai bangunan (KLB) lebih dulu masuk ke kas daerah melalui perubahan Perda No 1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani menyoroti belanja yang dilakukan Pemprov DKI. Yani mengatakan, realisasi belanja tanah dan gedung masih rendah padahal kebutuhan ruang terbuka hijau, pemakaman, dan rumah susun di Jakarta sangat besar.

"Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak terulang kembali," ujar Yani.

Adapun Djarot mengakui bahwa penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 tidak 100 persen terealisasi alias tidak mencapai target.

"Memang masih belum bisa pendapatan dan belanja itu betul-betul terealisasi 100 persen," ujar Djarot.

Kompas TV Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum memiliki rencana untuk bertemu dan berdiskusi dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

PenulisDavid Oliver Purba
EditorIndra Akuntono

Komentar

Close Ads X