Soal Penyerapan Anggaran DKI Tak Capai Target, Ini Tanggapan Djarot - Kompas.com

Soal Penyerapan Anggaran DKI Tak Capai Target, Ini Tanggapan Djarot

David Oliver Purba
Kompas.com - 17/07/2017, 21:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat diwawancara di Balai Kota, Senin (17/7/2017) pagi.KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat diwawancara di Balai Kota, Senin (17/7/2017) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai wajar saat sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menyoroti penyerapan anggaran APBD 2016 DKI Jakarta yang tak mencapai target.

Kewajaran itu menurut dia karena memang pada 2016, penyerapan anggaran tidak tercapai dengan maksimal.

"Pasti disoroti penyerapan. Alhamdulillah enggak apa-apa. Ya tinggal dijelasing dong. Kenapa kok tidak sampai 100 persen. Kok enggak bisa penyerapannya 105 persen," ujar Djarot usai rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/7/2017).

Pendapatan daerah DKI Jakarta pada 2016 ditargetkan sebesar Rp 57,16 triliun. Namun, pendapatan yang terealisasi hanya Rp 53,78 triliun.

Soal sejumlah fraksi yang meyinggung sistem penerimaan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Djarot mengatakan yang penting kata Djarot pertanggungjawaban serta hitungan KLB harus disampaikan dengan jelas.

Baca: DPRD Soroti Penyerapan Anggaran DKI yang Tidak Mencapai Target

"Saya kasih contoh, simpang susun Semanggi bangun dengan KLB. Kemudian dalam waktu singkat dan biaya yang sangat efisien. Dengan teknologi yang bagus. Bisa nggak kalau itu masuk APBD dulu diproses, baru dibangun? Sulit," ujar Djarot.

"Termasuk juga pembangunan rusun, pengerukan waduk, pembelian alat berat, pembangunan trotoar, pemasangan cctv, penting enggak itu? Penting. Sepanjang untuk kepentingan publik, diperbolehkan asal sesuai perdanya," lanjut Djarot.

Salah satu fraksi parpol di DPRD, PKS menyoroti administrasi KLB di Jakarta. PKS mempertanyakan bagaimana rencana peruntukan dana yang didapat dari KLB, serta besaran anggaran untuk masing-masing kegiatan.

"Ini menjadi kontroversi karena tidak transparannya pemberian izin pelampauan nilai KLB dan penggunaan dana kompensasi yang didapat," ujar anggota Fraksi PKS Ahmad Yani saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

PenulisDavid Oliver Purba
EditorDian Maharani

Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM