JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyayangkan langkah PLN yang memadamkan listrik tiga sekolah di Jakarta Barat karena terlambat membayar tagihan listrik sebulan. Saefullah menilai pemadaman listrik tersebut mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
"Saya rasa kurang elok kalau PLN main putus-putus saja, ini kan urusan negara juga, urusan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/7/2017).
Saefullah menuturkan, PLN seharusnya mengerti alasan tiga sekolah tersebut terlambat membayar tagihan listrik karena anggaran dari pemerintah belum cair.
"Kami selama ini sama PLN baik-baik saja, enggak ada utang yang sangat kronis begitu. Kalau ada keterlambatan sedikit-sedikit karena sistem penganggaran ya harusnya dia ngerti juga," kata Saefullah.
Di sisi lain, Saefullah berharap tidak ada lagi sekolah negeri yang terlambat membayar tagihan listrik dan mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat perencanaan yang baik terkait kebutuhan anggaran sehingga tidak perlu meminjam ke Bank DKI.
Listrik tiga sekolah di Jakarta Barat dipadamkan sebagian karena menunggak selama satu bulan. Tagihan listrik yang belum dilunasi adalah tagihan pada Juli 2017.
Sekolah-sekolah yang mengalami pemadaman listrik adalah SMA Negeri 112 di Meruya, Kembangan, SMA Negeri 85 Srengseng, dan SMA Negeri 65 di Jalan Raya Panjang.
(baca: Menunggak Sebulan, Listrik 3 Sekolah di Jakbar Dipadamkan)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.