JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, penarikan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) secara tunai sangat mudah dideteksi. Sebab, semua transaksi yang dilakukan menggunakan KJP akan terekam.
Penarikan tunai dana KJP patut dicurigai saat nilai transaksi yang dilakukan selalu bulat jumlahnya, seperti Rp 100.000, Rp 150.000, dan seterusnya.
"Kelihatan banget kok, dari tariknya itu 4 kali per Rp 100.000, mana ada beli sesuatu itu harganya pas Rp 100.000, Rp 150.000, enggak ada kan. Harganya buku masa langsung Rp 150.000. Bulet-bulet semuanya, 4 kali, 6 kali," ujar Djarot dalam acara halalbilalal Paguyuban Werdatama Jaya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Baca: Daripada Bayar Asisten Pribadi Dewan, Djarot Sebut APBD Lebih Baik untuk KJP dan KJS
Apabila terdapat transaksi seperti itu, Djarot meminta Dinas Pendidikan segera melacak penerima KJP tersebut. Dia meminta Dinas Pendidikan mencabut KJP-nya.
"Kalau sudah seperti ini, cabut," kata dia.
Menurut Djarot, penarikan dana KJP secara tunai biasanya dilakukan oleh orangtuanya, bukan kemauan anak-anak mereka.
Djarot pun bersyukur dengan sistem cashless yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, semuanya bisa terkontrol.
Baca: Sandiaga Pastikan KJP Plus Tak Akan Ada Kebocoran
Djarot menuturkan, penerapan KJP secara non-tunai juga merupakan bagian dari pendidikan karakter. Oleh karena itulah, dia mencabut bantuan bagi penerima KJP yang mencairkan dana secara tunai.
"Pendidikan itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Yang dididik itu karakternya, budi pekertinya, bukan hanya kecerdasannya," ucap Djarot.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.