Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Soal Staf Ahli, Pemprov DKI Undang Kemenkumham dan Kemendagri

Kompas.com - 02/08/2017, 16:24 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengundang pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjelaskan aturan tentang staf ahli pribadi untuk anggota DPRD DKI dalam rapat pembahasan pasal-pasal rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak ingin pengadaan staf ahli pribadi yang diusulkan fraksi-fraksi di DPRD DKI dalam raperda tersebut melanggar hukum.

"Nanti kami tanyakan ke Kemendagri, kalau misalnya boleh, ya kami masukin (staf ahli pribadi). Kalau enggak (boleh), ya kami kan tetap harus sesuai dengan PP-nya," kata Michael di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

PP yang dimaksud Michael yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pasal 23 ayat 2 PP tersebut menyebut, kelompok pakar atau tim ahli paling banyak tiga orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD, bukan untuk setiap anggota dewan.

Lihat juga: Djarot: Staf Ahli Itu Tak Harus Masing-masing Anggota Dewan Punya

"PP-nya enggak mengatur, makanya nanti ada teman-teman Kemendagri yang akan datang sama teman-teman dari Kemenkumham. Apakah boleh kalau yang tidak diatur di PP, itu diatur di Perda," kata Michael.

Dia mengatakan, Pemprov DKI berkonsultasi dengan Kemenkumham dan Kemendagri agar DPRD dan Pemprov DKI tidak salah langkah memasukkan pasal-pasal. Pasal-pasal dalam perda itu nanti juga akan dievaluasi dan dicoret apabila tidak sesuai dengan aturan di atasnya.

"Daripada dicoret di Kemendagri tahap evaluasi, lebih bagus sebelum masuk ke Kemendagri kami konsultasi dulu sama Kemendagri," kata Michael.

Adanya klausul staf ahli pribadi dimasukkan ke dalam perda yang mengatur kenaikan tunjangan anggota dewan itu bermula dari usulan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. Mereka beralasan permasalahan di DKI sangat kompleks dan tidak ada DPRD di tingkat kabupaten/kota sehingga membutuhkan staf ahli pribadi yang membantu.

Baca juga: DPRD DKI Berkeras agar Djarot Pertimbangkan 1 Staf Ahli per Anggota

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Megapolitan
Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com