Pemkot Bekasi Minta SMA dan SMK Negeri Tak Lagi Dikelola Pemprov Jabar

BEKASI, KOMPAS.com – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta agar pengelolaan SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi dikembalikan ke pemerintahan kota, tidak lagi dikeloa Pemerintah Provisi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

Rahmat menegaskan, Selasa (8/8/2017), bahwa Pemerintah Kota (Pemkot)  Bekasi mampu mengelola semua SMA dan SMK negeri di Kota Bekasi. Semua siswa akan terbebas dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan uang gedung.

Ia menyayangkan adanya keluhan masyarakat soal SPP yang mahal untuk SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi.

“Cukup miris mendengar keluhan dari seluruh warga Kota Bekasi. Anaknya sekolah di SMA negeri dan SMKN di mana pada saat diambil alih provinsi ternyata biaya pendidikan sekolah negeri lebih mahal daripada biaya pendidikan sekolah swasta,” kata Rahmat.

Ia menyebutkan, pihaknya telah mendapat laporan siswa saat ini harus membayar SPP sekitar Rp 200.000 hingga RP 300.000u per bulan. Menurut dia, hal itu menggambarkan kemunduran.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie mengatakan, setelah SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi dikelola Pemprov Jabar, muncul beberapa permasalahan. Salah satunya adalah soal SPP.

“Di Kota Bekasi sejak 2013 hingga 2015, gratis semuanya (SPP dan uang gedung). Tahun 2016 siswa bayar SPP hanya Rp 50.000 karena ada bantuan, dan uang gedung hanya beberapa sekolah saja, paling tinggi Rp 2 juta,” kata Ali saat dihubungi, Selasa.

Ia mengatakan, saat ini Kota Bekasi masih memiliki bantuan untuk siswa SMA dan SMK Negeri sekitar Rp 40 miliar. Namun pengelolalan SMA dan SMK negeri telah diambil alih oleh Pemprov Jabar sehingga harus ada perjanjian jika Pemkot Bekasi ingin memberikan bantuan kepada siswa.