Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sertifikat dari Jokowi Jadi Momentum DKI Kejar Opini WTP

Kompas.com - 20/08/2017, 13:17 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah menyerahkan 17 sertifikat kepada Pemprov DKI. Menurut Djarot, penyerahan sertifikat itu sejalan dengan langkah Pemprov DKI yang ingin menyertifikasi semua aset DKI.

"Ini benar-benar sejalan dengan apa yang kami lakukan setahun belakangan, yaitu inventarisasi aset sekaligus sertifikasi aset. Semua kantor-kantor pemerintah itu harus disertifikatkan," ujar Djarot, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017).

Djarot melanjutkan, penyerahan sertifikat dari Jokowi menjadi momentum Pemprov DKI Jakarta mengejar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta.

Sebab, persoalan aset menjadi salah satu alasan DKI gagal mendapatkan opini WTP sejak 2013.

"Tahun depan ini kami berharap semuanya (aset bersertifikat), karena ini menjadi salah satu temuan BPK sehingga Jakarta sulit untuk mendapatkan opini WTP ya, salah satunya persoalan aset," kata dia.

(baca: Masalah Aset, Djarot Prediksi Pemprov DKI Dapat Opini WDP Lagi)

Hingga saat ini, lanjut Djarot, masih banyak aset di DKI yang belum bersertifikat. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta akan terus mengurus sertifikat aset tersebut.

Presiden Jokowi menyerahkan 17 sertifikat kepada Pemprov DKI, 15 di antaranya sertifikat hak pakai atas aset-aset DKI dan 2 sertifikat hak pengelolaan Pulau C dan D hasil reklamasi.

Beberapa sertifikat aset yang diserahkan antara lain Taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW), Balai Kota DKI Jakarta, arena pacuan kuda equestrian di Pulomas, dan aset-aset lainnya. Sementara sertifikat Kawasan Monumen Nasional (Monas) baru diserahkan pada pekan depan.

Adapun Pemprov DKI Jakarta untuk keempat kalinya sejak 2013 mendapat opini WDP dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov DKI Jakarta pada 2016.

Sejumlah alasan Pemprov DKI mendapat WDP ialah terkait kontribusi yang dipungut dari pengembang proyek reklamasi tetapi tidak memiliki aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan tidak dibahas dengan DPRD DKI Jakarta. Alasan lain ialah adanya aset yang tercatat di lebih dari dua SKPD.

Kompas TV Djarot, Gubernur DKI Jakarta - The Interview with Tukul
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Megapolitan
Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com