Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Antar e-KTP ke Rumah Warga di Bekasi Melalui RT/RW

Kompas.com - 22/08/2017, 12:42 WIB
Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Erwin Effendi menjelaskan sistem antar e-KTP akan diserahkan ke tingkat RT dan RW.

"Pak Wali kan ingin pelayanan untuk warga bisa lebih nyaman. RT/RW kan sudah ada intensif dari wali, makanya mereka akan diperbantukan," ujar Erwin di Bekasi, Selasa (22/8/2017).

Ia melanjutkan, nantinya yang akan membagikan e-KTP yang sudah dicetak berbentuk blanko ini adalah RT dan RW.

Mulanya, kata Erwin, e-KTP tersebut akan diserahkan ke kecamatan sesuai dengan data-data yang ada, kemudian dibagikan ke masing-masing RW dan RT, sehingga bukan langsung oleh petugas Disdukcapil Kota Bekasi.

Untuk ketersediaan blanko sendiri di Kota Bekasi hanya ada sekitar seribu blanko, namun data yang siap cetak ada sekitar 100 ribu.

"Blankonya sekarang ada sekitar kurang dari seribu, tapi disini kan cepat seribu blanko dibagi buat 12 kecamatan. Tapi katanya pelelangan akan selesai akhir Agustus ini, nah diakhir September itu akan banyak pendistribusian ke kita," kata Erwin.

 

Baca: Wali Kota Bekasi: September Kita Akan Antarkan E-KTP ke Rumah Warga

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pada awal September nanti, e-KTP yang sudah selesai hingga berbentuk blanko akan diantarkan petugas ke rumah-rumah warga.

“Nanti pertanggal 1 September, kita akan sebar dan antarkan e-KTP (yang sudah selesai) ke rumah-rumah warga,” ujar Rahmat saat ditemui di Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (21/8/2017).

Ia menjelaskan tujuan dari pada program ini adalah agar warga tidak lagi menunggu lama, jika proses pembuatan e-KTP sudah selesai.

Selain itu juga warga, tidak perlu datang ke kelurahan, ke kecamatan, atau ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengambil e-KTP yang prosesnya sudah selesai.

Baca: Disdukcapil DKI Sudah Terima 400 Ribu Blanko E-KTP dari Kemendagri

“Jadi nanti e-KTP akan diantar oleh aparatur sipil negara ke rumah-rumah. E-KTP yang sudah jadi yang diantarkan, tapi kalau perekaman ya warga harus tetap datang,” kata Rahmat.

Di Kota Bekasi sendiri, ada sekitar 94 persen yang sudah membuat e-KTP, baik dalam proses perekaman dan menunggu blanko, maupun yang sudah tercetak.

Untuk itu, Erwin berharap di akhir tahun 2017 seluruh warga Kota Bekasi secara keseluruhan 100 persen warga yang wajib KTP semuanya sudah memiliki KTP.

Kompas TV Kementerian Dalam Negeri Tender Ulang Proyek KTP Elektronik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat Sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com