Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Integrasi Moda Transportasi Umum, Letak Stasiun Akan Dipindahkan

Kompas.com - 22/08/2017, 18:31 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membahas integrasi antar-moda transportasi umum berbasis rel dan transjakarta bersama Kementerian Perhubungan, PT KAI, PT Adhi Karya, dan PT Jakarta Propertindo, Selasa (22/8/2017).

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, dari hasil rapat, masih ada beberapa hal yang harus didalami. Salah satunya yakni soal letak stasiun.

Gamal mencontohkan, di Dukuh Atas, letak stasiun mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan commuter line tidak berada di satu sisi yang sama. Dengan letak stasiun yang berjauhan, pembangunan sarana penunjang untuk mengintegrasikan moda transportasi umum itu membutuhkan biaya yang mahal.

Selain itu, letak stasiun yang berjauhan juga membuat perpindahan penumpang tidak efektif.

"Jadi kalau orang turun misalnya dari LRT, dia mau masuk ke MRT, nah itu gimana nyambungnya kalau stasiunnya beda-beda, kan repot. Makanya kami nanti mau mendalami lagi mengenai perletakan stasiun. Kalau bisa dikelompokkan di satu sisi," kata Gamal seusai rapat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (22/8/2017).

Lihat juga: DKI Evaluasi Integrasi Moda

Dengan adanya rencana pengelompokkan stasiun di satu sisi, Gamal menyebut ada kemungkinan letak stasiun yang ada di sisi yang berbeda akan dipindahkan.

"Kalau mau dijadiin satu di satu sisi kan lebih efektif, baik dalam hal pergerakan maupun pembiayaan sarana pendukungnya. Dimungkinkan (perubahan desain letak stasiun), ini perlu kami dalami lagi," kata dia.

Selain Dukuh Atas, ada beberapa kawasan yang integrasinya juga perlu didalami kembali. Integrasi lainnya yang harus dikaji yakni soal tiket dan jadwal keberangkatan moda transportasi. Pihak-pihak terkait akan membahas agar penumpang tak harus berulang kali membeli tiket jika inggin menggunakan beberapa moda transportasi yang terintegrasi.

"Kemudian harus ada pengintegrasian mengenai penjadwalan, kan jadwal harus kami atur. Kalau kalian turun dari MRT, mau masuk ke LRT, tapi masih setengah jam lagi, kan repot. Akhirnya apa, penumpukan di situ kan. Itu kan mesti diatur, ini yang belum pernah diatur," kata Gamal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com