Djarot: BMW Jangan Sampai Seperti GBK yang Berubah Fungsi Jadi Mal

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyindir mal dan hotel yang berdiri di kawasan Senayan, tepatnya di sekitar Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Dia menyatakan keberadaan mal maupun hotel telah melenceng dari tujuan awal saat kawasan GBK dibangun. Karena itu, Djarot mengingatkan agar kawasan cikal bakal stadion milik Pemerintah Provinsi DKI di Taman BMW, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tidak bernasib sama dengan kawasan GBK.

"Jadikan stadion di sini fokusnya untuk kegiatan olahraga. Perhatikan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka birunya. Jangan sampai seperti GBK yang sudah berubah fungsi menjadi mal dan hotel," kata Djarot.

Hal itu disampaikan Djarot saat acara peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan club house dan fasilitas olahraga air di lahan cikal bakal Stadion BMW, Sabtu (9/9/2017). Club house dan fasilitas olahraga air ini merupakan fasilitas olahraga pertama yang dibangun di lokasi tersebut.

Baca juga: Fasilitas Olahraga Pertama di Taman BMW Mulai Dibangun

Pada kesempatan tersebut, Djarot sempat menceritakan pengalamannya saat berkunjung Moskwa, Rusia beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya itu, Djarot mengaku sempat berkunjung ke stadion nasional milik Rusia, yakni Stadion Luzhniki.

Berbeda dengan kawasan GBK, Djarot menilai kawasan Stadion Luzhniki di Moskwa masih tetap dipertahankan hanya untuk kegiatan olahraga. Lokasinya pun disebutnya masih asri karena berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

"Tapi kalau di GBK perubahannya luar biasa. Di situ ada mal, ada hotel. BMW jangan sampai dibangun hotel, sudah banyak hotel di sini. Jangan sampai dibangun mal, sudah banyak mal di sini," ujar Djarot.

Lahan cikal bakal Stadion BMW tercatat memilik luas sekitar 66,6 hektar. Lahan ini tadinya merupakan yang bertahun-tahun berstatus sengketa. Dulunya di lokasi ini terdapat permukiman penduduk, tempat pembuangan sampah hingga tempat parkir truk-truk kontainer.

Namun pada Agustus 2017, Pemerintah Provinsi DKI mengeksekusi lahan tersebut. Dasarnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan banding yang diajukan Pemprov DKI. Pada Juni 2015, PTUN memenangkan banding yang diajukan Pemprov DKI. Kemenangan atas banding yang dilakukan Pemprov DKI sekaligus membatalkan putusan sebelumnya yang memenangkan pihak yang menjadi lawan sengketa Pemprov DKI.