Masuk APBD DKI 2018, Kadishub Sebut OK-OTRIP Sangat Bisa Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan anggaran program OK-OTRIP sudah masuk dalam APBD DKI 2018. Program itu menjadi bagian dari public service obligation (PSO) atau subsidi dari Pemprov DKI.

"OK-OTRIP itu setelah kita sinkronkan dengan tim sinkronisasi untuk Dishub hampir 95 persen itu sudah sama. Tinggal OK-OTRIP yang Rp 5.000 itu saja," kata Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (13/9/2017).

Program OK-OTRIP milik Anies Baswedan-Sandiaga Uno memang menjanjikan integrasi seluruh moda transportasi bisa dinikmati Rp 5.000 saja.

Andri mengatakan hal tersebut bisa terlaksana kalau transportasi umum besar, sedang, kecil, dan bus transjakarta sudah terintegrasi.

Pemprov DKI Jakarta memang mengarahkan program transportasi mereka kepada integrasi semacam itu.

Baca: Kenapa Program PSO Transjakarta Enggak Dinamakan OK-OTRIP Saja?

"Memang arahnya kan kesana. Semua moda transportasi semuanya harus terintegrasi dengan bus transjakarta," ujar Andri.

"Tapi kalau seumpama semuanya terintegrasi, (program OK-OTRIP) itu sangat-sangat bisa," tambah dia.

Andri mengatakan program OK-OTRIP sudah bisa dimulai tahun 2018. Hanya saja, belum semua moda transportasi terintegrasi.

Baru beberapa moda saja yang sudah terintegrasi, itu pun hanya beberapa trayek. Misalnya seperti angkutan KWK yang sudah terintegrasi dengan bus transjakarta.

Layanan integrasi bus transjakarta dengan angkot KWK berlaku mulai pukul 05.00–09.00 dan 16.00-20.00. Penumpang cukup menunjukkan kartu khusus ke sopir untuk bisa naik angkot KWK gratis.

Baca: Mungkinkah OK OTRIP Anies-Sandi Diterapkan di Jakarta?

Kartunya khusus itu dijual di halte-halte Transjakarta yang rutenya bersinggungan dengan rute integrasi angkot KWK. Kartu dijual dengan harga Rp 15.000 dan masa pakainya selama sebulan.

Ke depan, Andri mengatakan pihaknya perlu memperhatikan lagi subsidi untuk moda transportasi yang sudah terintegrasi.

Jangan sampai, kata Andri, subsidi yang diberikan tumpang tindih antara moda transportasi satu dengan yang lain.