BPS DKI Sebut Indeks Demokrasi 2016 Turun karena Penghadangan Kampanye Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Thoman Pardosi mengatakan, penghadangan kampanye Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2016 menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu penyebab turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di DKI Jakarta pada 2016.

"Ketika Pak Ahok dihadang mau kampanye, kampanye kan hak dia untuk mengatakan pendapatnya ya, tapi dia dihadang, tidak diperbolehkan. Jadi ada demokrasi yang tidak tersalur di sana," ujar Thoman, di Kantor BPS DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Thoman menjelaskan, sebagai calon gubernur saat itu, Ahok memiliki hak untuk menyampaikan visi dan misinya.

"Harusnya ya kalau gitu masyarakat, ya jangan dihadang dong, orang mau mengutarakan pendapat," kata dia.

(baca: Kampanye Ahok yang Bergejolak di Penghujung dan Awal Tahun)

Masa kampanye Pilkada DKI 2017 di akhir 2016 diwarnai beberapa kali penghadangan.

"Pada tahun-tahun (pilkada) itu ada banyak orang turun ke lapangan karena ada kampanye. Jadi kampanye itu ada yang enggak suka, dihadang," ucap Thoman.

Pada 2016 menjadi tahun demokrasi paling buruk di Jakarta selama tujuh tahun terakhir, yakni dengan indeks 70,85, sedangkan indeks demokrasi pada 2015 yakni 85,32.

Selain karena tahun pilkada, ada beberapa alasan menurunnya indeks demokrasi pada 2016. Di antaranya pembubaran unjuk rasa yang tidak tertib aturan, kurangnya produk hukum dan rekomendasi yang dihasilkan DPRD, kurangnya kaderisasi yang dilakukan partai politik, dan tidak mampunya pemerintah memfasilitasi saluran demokrasi karena keterbatasan anggaran.

(baca: BPS DKI: 2016 Jadi Tahun Demokrasi Terburuk selama 7 Tahun Terakhir)