Djarot: Bayar Iuran Rusun Lebih Manusiawi Dibanding Warga Mengontrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, 50 kepala keluarga (KK) yang bisa menempati rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mulai hari ini bersedia membayar uang sewa setiap bulannya. Ke-50 KK tersebut merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Djarot menyebut kondisi dan harga sewa rusun lebih manusiawi dibandingkan jika masyarakat berpenghasilan rendah harus sewa rumah kontrakan.

"Mereka bersedia membayar iuran dan itu jauh lebih baik, lebih manusiawi, lebih bagus, dibandingkan dengan dia kontrak. Saya tanya tadi dia kontrak paling kecil itu Rp 700.000, bahkan tadi ada yang Rp 850.000 (per bulan)," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/9/2017).

(baca: Menunggu hingga 4 Tahun, 50 KK Akhirnya Dapat Menghuni Rusun di DKI)

Selain itu, Djarot menyebut luas kontrakan yang selama ini ditempati ke-50 KK tersebut juga lebih kecil dibandingkan luas rusun yang akan mereka tempati. Pengadaan rusunawa, lanjut Djarot, merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menyediakan hunian yang layak bagi warga.

"Warga Jakarta paling tidak harus menempati tempat tinggal yang legal, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang sehat serta kami bisa memberikan pelayanan maksimal kepada mereka," kata Djarot.

Pelayanan yang dimaksud Djarot yakni penghuni rusun akan mendapatkan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), gratis naik transjakarta, hingga subsidi bahan kebutuhan pokok.

Sebanyak 50 KK mengikuti pengundian unit hunian di tiga rusunawa pada hari ini setelah mendaftar sejak 2013. Ketiga rusun tersebut yakni 20 unit di Rusun Komaruddin dengan harga sewa Rp 341.000 - Rp 508.000 per bulan, 20 unit di Rusun Pulo Gebang dengan sewa Rp 297.000 - 443.000 per bulan, dan 10 unit di Rusun Pinus Elok dengan sewa Rp 341.000 - Rp 508.000 per bulan.