JAKARTA, KOMPAS.com - Hanya 50 unit rusun yang diundi untuk warga umum atau warga yang mengajukan permohonan menghuni rusun.
Padahal, Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan ada banyak stok rusun yang saat ini kosong.
"Kita masih punya stok sebenarnya sebanyak 690 rusun," ujar Meli di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/9/2017).
Namun, tidak semua unit rusun itu bisa ditempati oleh warga umum. Sebab, 690 unit rusun yang disebut Meli akan ditempati warga terdampak penertiban.
Baca: 8.900 Unit Rusun di DKI Selesai Dibangun Akhir Desember
Tepatnya warga relokasi yang terdampak penertiban normalisasi sungai dan pembangunan tanggul laut. Meli mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memprioritaskan warga yang terdampak penertiban.
"Karena kami mendukung program pemerintah pusat ya dan pemerintah daerah. Kalau tidak dinormalisasi akan menghambat program lainnya," kata Meli.
Warga umum baru bisa mendapatkan unit rusun setelah kebutuhan warga relokasi terpenuhi. Untuk tahun ini, Pemprov DKI Jakarta baru mengundi 50 unit rusun untuk warga umum.
Adapun, jumlah warga umum yang mendaftar untuk menghuni rusun sejak tahun 2013 sampai saat ini ada 12.000 KK.
Baca: Menunggu hingga 4 Tahun, 50 KK Akhirnya Dapat Menghuni Rusun di DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.