Mengapa Warga Umum Harus Menunggu Sampai 4 Tahun untuk Dapat Rusun?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengundi 50 unit rusun untuk warga umum. Sebagian warga umum tersebut sudah menanti pengundian rusun sejak 3 atau 4 tahun yang lalu.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan hal ini karena penertiban mulai sering dilakukan Pemprov sejak 2013.

"Dulu (warga umum) paling banyak di (rusun) Kampung Muara, Jatirawasari, Tambora. Warga relokasi itu baru setelah 2013 banyaknya, rusun baru diisi oleh warga relokasi," ujar Meli di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (15/9/2017).

Akibat penertiban itu, unit rusun yang ada lebih banyak diisi oleh warga relokasi atau warga yang terdampak penertiban.

Baca: Ada 690 Stok Unit Rusun Kosong, Mengapa yang Diundi Hanya 50?

Sejak 2013, warga umum mendaftar untuk mendapatkan unit rusun ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, baru sekarang mereka bisa mendapatkan rusun impian karena ada stok 50 unit yang ditinggal penghuni sebelumnya karena melakukan pelanggaran berat.

Adapun, sejak tahun 2013 sampai sekarang, ada 12.000 KK yang sudah mendaftar untuk masuk rusun. Namun, Pemprov DKI baru bisa mengundi 50 unit rusun saja untuk mereka.

Hari ini, ada tiga rusun yang diundi dan siap dihuni warga umum. Ketiga rusun yang siap dihuni untuk 50 KK tersebut yakni 20 unit di Rusun Komaruddin dengan harga sewa Rp 341.000 - Rp 508.000 per bulan, 20 unit di Rusun Pulo Gebang dengan sewa Rp 297.000 - 443.000 per bulan, dan 10 unit di Rusun Pinus Elok dengan sewa Rp 341.000 - Rp 508.000 per bulan.

Baca: 8.900 Unit Rusun di DKI Selesai Dibangun Akhir Desember