Djarot Tak Loloskan Usulan Tambahan Dana Rp 1,8 Triliun pada APBD-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, di tengah pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2017 sempat ada usulan tambahan dana Rp 1,8 triliun. Usulan tambahan dana yang disebut untuk pembebasan lahan tersebut tidak diloloskan Djarot.

"Kemarin di tengah-tengah pembahasan itu ada untuk lahan, alat berat. Saya bilang enggak bisa. (Usulan tambahan dana) dari eksekutif sama legislatif, dari SDA (Sumber Daya Air)," kata  Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/9/2017).

Ia tidak meloloskan usulan tambahan dana tersebut karena sejak awal tidak dimasukkan ke dalam e-budgeting. Dia khawatir, jika usulan tambahan dana itu diloloskan akan ada proyek siluman dalam APBD-P tersebut.

"Saya tegasin tidak boleh lagi ada proyek-proyek liar yang masuk ke situ. APBD Perubahan ini harus benar-benar kami pelototin, kami harus teliti. Ada susulan itu yang masuk Rp 1,8 triliun, saya katakan tidak, kunci. Turun lagi Rp 1,5 triliun, saya bilang tidak, dan alhamdulilah bisa kami kunci," kata dia.

Baca juga: Bappeda DKI Bantah Tidak Ada Program Anies-Sandi dalam APBD-P 2017

Apabila anggaran untuk pengadaan alat berat dan lahan itu diperlukan, lanjut Djarot, sebaiknya hal tersebut dikaji ulang dan dibahas dalam APBD 2018.

"Kami sudah sepakat disiplin untuk menggunakan sistem e-budgeting, tidak boleh belakangan seperti itu. Kalo mau memang dikaji betul dan penting, itu nanti 2018," kata Djarot.

APBD-P 2017 sudah selesai dibahas di Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan sedang menunggu sidang paripurna. Sementara pembahasan APBD 2018 masih dibahas di rapat komisi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).