Djarot: Jangan Sampai Pemerintahan Berikutnya Menyalahkan Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menolak usulan tambahan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun dalam draf APBD-Perubahan DKI Jakarta 2017.

Sebab, kesempatan untuk mengusulkan anggaran sudah habis sejak selesainya penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Ingat saya ini cuma sampai Oktober, jangan sampai Oktober ini kemudian berbagai macam masuk. Ini akan membebani pemerintahan berikutnya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (20/9/2017).

Adapun, anggaran Rp 1,8 triliun itu berada pada pos anggaran Dinas Sumber Daya Air untuk pengadaan alat berat dan lahan.

Djarot mendapat laporan anggaran itu merupakan utang pengadaan alat berat pada tahun 2013 dan 2014. Dia menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan.

"Kami ingin apa yang kami letakkan ini tidak jadi beban di pemerintahan berikutnya yang akan bertanggung jawab. Jangan sampai pemerintahan berikutnya, dengan keteledoran ini, kemudian menyalahkan kami, tidak bisa," ujar Djarot.

Baca: Evaluasi 5 Tahun, Serapan APBD DKI Rendah karena Pakai Pergub?

Djarot mengatakan ini adalah komitmennya untuk mengamankan uang rakyat dari program yang tak perlu.

Dengan sistem e-budgeting, kata Djarot, penggunaan anggaran juga bisa lebih terjaga. Terkait pengadaan lahan, Djarot sendiri berpendapat Pemprov DKI sudah memiliki banyak lahan.

Alih-alih membeli lahan baru, sebaiknya lahan-lahan milik Pemprov DKI saat ini diinventarisasi. Menurut dia, pengadaan lahan seharusnya hanya dilakukan terhadap lahan yang khusus.

"Misalnya itu lahan yang ada di bantaran sungai, lahan untuk pembangunan MRT, LRT," ujar Djarot.

Baca: Djarot Tak Loloskan Usulan Tambahan Dana Rp 1,8 Triliun pada APBD-P