Fraksi PKS: Rendahnya Penyerapan APBD 2017 Akan Jadi Beban Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyayangkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja daerah Pemprov DKI Jakarta pada semester I tahun anggaran 2017. Dari anggaran Rp 63,61 triliun untuk belanja daerah pada 2017, yang terserap hingga semester I hanya Rp 16,1 triliun atau 25,31 persen, lebih rendah dari realisasi belanja daerah pada semester I tahun 2016.

Pandangan fraksi PKS itu disampaikan Anggota Fraksi PKS Yusriah Dzinnun dalam rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan 2017 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/9/2017).

"Fraksi PKS cukup prihatin dengan realisasi belanja sampai semester I - 2017 yang baru mencapai 25,31 persen. Hal ini akan menjadi beban untuk gubernur baru (Anies Baswedan) yang akan memimpin Jakarta pada pertengahan bulan depan," ujar Yusriah.

Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah juga disoroti Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Fraksi PPP Belly Bilalusalam mengatakan, rendahnya penyerapan belanja daerah mencerminkan kinerja anggaran yang tidak optimal.

Fraksi PPP meminta Pemprov DKI memiliki strategi untuk mencapai target realisasi anggaran pada 2017. Fraksi PPP tidak ingin realisasi APBD 2017 menjadi PR bagi Anies-Sandi.

"Mengingat pembahasan perubahan APBD 2017 ini berada dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah, tidaklah elok bila itu menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah yang baru, karena yang kelak akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD 2017 ini adalah kepala dan wakil kepala daerah DKI yang terpilih," kata Belly.

Fraksi PDI-P juga menyoroti hal yang sama. Anggota Fraksi PDI-P Johnni Adventus Hutapea menyampaikan, rendahnya realisasi anggaran belanja daerah pada semester I harus diperbaiki pada semester II atau sisa tahun anggaran 2017.

Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2017.

"Pada semester II tahun 2017 harusnya ada semangat melaksanakan program supaya target RPJMD 2013-2017 dapat dicapai sesuai ketentuan yang berlaku dan mengusir rasa takut salah bagi para pejabat SKPD yang berwenang atau pengguna anggaran tanpa melanggar aturan," ujar Johnni.