Dalam Sidang PBB, Puan Banggakan Perlindungan Anak di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani hadir dalam pertemuan tingkat tinggi di sidang majelis umum ke-72 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

Dalam sidang yang bertema "Peluncuran Peta Jalan untuk Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif" itu, Puan menyampaikan pandangan Indonesia terkait usaha dan capaian yang sudah diraih dalam bidang perlindungan anak.

Dalam pidatonya, Puan membanggakan dua kemajuan Indonesia dalam bidang perlindungan anak.

Pertama yang telah dicapai Indonesia adalah peluncuran strategi nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak pada 2016.

(baca: Puan Maharani dan Revolusi Mental di Stadion Manahan, Solo)

Di mana, fokus dari strategi nasional tersebut antara lain adalah mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan.

"Termasuk juga memberikan perawatan anak yang menjamin keamanan dan kasih sayang dengan pengasuh dan meningkatkan kualitas data pendukung dan bukti kekerasan terhadap anak," kata Puan dalam forum tersebut, dan dikutip Kompas.com dari keterangan tertulis, Jumat (22/9/2017).

Kedua yang telah diraih Indonesia dalam bidang perlindungan anak adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan.  Capaian itu, kata Puan, nampak dari pendirian sekolah ramah anak, taman dan kawasan bermain, penunjuk jalur yang aman ke sekolah, dan menyediakan akses ramah anak terhadap informasi dan teknologi.  

Sementara di daerah, kata Puan, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. 

"Contohnya forum anak-anak, pusat pembelajaran keluarga, dan ruang kreatif anak-anak yang didirikan di 34 Propinsi di Indonesia. Ini diharapkan akan mendorong partisipasi anak dalam kegiatan sosial dan perencanaan pembangunan," ujar Puan.

Puan menegaskan, usaha untuk melindungi anak-anak dari kekerasan perlu melibatkan keluarga. Oleh karena itu pemerintah-pemerintah di dunia perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kebaikan dalam keluarga.

"Terutama untuk meningkatkan akses kesehatan yang berkualitas kepada ibu dan anak, pendidikan mendasar bagi anak, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga," kata Puan.

Puan mengajak seluruh pihak melindungi dan mempromosikan hak-hak anak serta mengakhiri kekerasan terhadap anak, guna mewujudkan agenda SDG 2030 khususnya mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

"Usaha kita akan menghasilkan dampak yang besar apabila kita melakukannya melalui kemitraan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kebijakan," ujar dia. 

Kemudian, Puan mengingatkan bahwa Indonesia berkomitmen terlibat secara konstruktif dalam usaha melindungi dan mempromosikan hak-hak anak.

"Indonesia berkomitmen dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera bagi semua orang," tutup Puan.

Puan menjelaskan, Indonesia sadar akan pentingnya memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak. Terlebih saat ini sekitar 34 persen atau 87 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak yang pada 2045 akan menjadi mayoritas angkatan kerja produktif di Indonesia.

Dalam rangka memberikan perlindungan terbaik, kata Puan, Indonesia mengambil peran dalam upaya global untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi.