Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Retribusi di Lokbin Cengkeh Rp 4 Ribu Per Hari

Kompas.com - 01/10/2017, 08:12 WIB
Sherly Puspita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan biaya retribusi bagi pedagang kaki lima (PKL) yang telah mendapatkan kios di lokasi binaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (lokbin UMKM) di Jalan Cengkeh, Tamansari, Jakarta Barat.

"Biaya retribusi yang akan dikenakan adalah Rp 4.000 per harinya," ujar Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) Nuraini Silviana, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/9/2017).

Dia mengatakan, besaran retribusi itu meningkat dibanding sebelum dibangunnya lokbin.

"Kalau dulu kan biaya retribusi untuk para PKL Rp 3.000 per hari. Tentu kami naikkan karena ini kan lokasinya sudah permanen dengan fasilitas terjamin," kata Silvi.

(baca: PKL Kota Tua Ikuti Pengundian Kios di Lokasi Binaan Jalan Cengkeh)

Menurut Silvi, di lokbin Cengkeh disediakan fasilitas promosi, kebersihan dan keamanan.

"Ada tukang sampahnya, satpam kan sudah baik itu. Hanya saja listrik para pedagang menggunakan token listrik. Jadi mereka membayar listrik masing-masing sesuai penggunaannya," ucapnya.

Silvi mengatakan, ada 272 UKM binaan Sudin KUMKMP yang mengikuti pengundian kios tersebut.

Di lokbin Jalan Cengkeh terdapat 456 kios yang terdiri dari 128 kios kuliner dan 328 nonkuliner, adapun sisa kios akan ditempati PKL non-binaan yang memenuhi kriteria.

Kompas TV Namun ternyata, ulah sang sopir ini akibat tak terima gerobak ketupat sayur milik sang istri diangkut petugas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com