Warga Pulau Pari dan PT Bumi Pari Asri Berebut Lahan, Peta Pun Digelar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Kasten Situmorang mencoba menengahi permasalahan saling klaim lahan antara warga Pulau Pari dengan PT Bumi Pari Asri.

Kansten meminta masing-masing pihak menunjukkan lokasi lahan yang mereka klaim.

"Kami siap gelar peta, tolong tunjukkan oleh saudara kita di Pulau Pari yang mana tanah yang bermasalah itu. Tolong tunjukkan di peta ini yang mana tanah yang dicaplok dan mana yang mencaplok," ujar Kansten di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (3/10/2017).

Selasa siang, warga Pulau Pari mendatangi Komisi A DPRD DKI untuk mengadu masalah kepemilikan lahan di Pulau Pari.

Baca: Bupati Kepulauan Seribu: Tidak Boleh Ada Penggusuran di Pulau Pari

Dari generasi ke generasi, warga hidup dengan tenang di pulau itu. Sampai akhirnya PT Bumi Pari Asri datang dan mengklaim lahan di pulau tersebut adalah milik mereka.

Peta yang dibawa Kansten pun digelar. Warga Pulau Pari, anggota DPRD DKI, dan perwakilan PT Bumi Pari Raya mengeliling peta itu dan mulai berdiskusi.

Warga kemudian menunjukkan lokasi wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun.

Setelah melihat peta, Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai masalah kepemilikan lahan ini harus dibahas secara khusus dalam sebuah rapat lanjutan.

"Pak Kansten sudah buka peta bidang dan buka jalan ke warga silakan tunjukkan mana tanah yang Anda punya. Jadi kembali ke masyarakat," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano.

"Memang alasnya dari Pak RW tempat tinggal di sana hak alasnya sertifikat salah satu perusahaan milik PT Bumi Pari. Tapi kalau mau klaim dan sampaikan itu haknya silakan," tambah Riano.

Pada rapat itu, DPRD DKI belum fokus terhadap masalah perebutan lahan. Komisi A fokus terhadap aduan warga terkait dugaan intimidasi setelah kasus lahan ini mencuat. Warga Pulau Pari dipidana karena mengelola Pantai Perawan yang ada di sana.

Baca: Berebut Pulau Pari...