Cerita Djarot tentang Menteri "Provokator" di Balik Ide Mal Pelayanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta awalnya tidak berencana membuat Mal Pelayanan Publik yang menggabungkan bermacam pelayanan dalam satu tempat.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan awalnya Pemprov hanya ingin memindahkan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ke gedung milik Pemprov.

"Kami siapkan gedung ini sebagai kantor pusat PTSP karena selama ini kantornya ada di lantai 22 gedung H Balai Kota," ujar Djarot saat peresmian Mal Pelayanan Publik di Jalan Rasuna Said, Kamis (12/10/2017).

Padahal, pelayanan masyarakat seharusnya tidak berada di lantai yang tinggi. Pelayanan masyarakat harus mudah diakses. Itu sebabnya kantor PTSP dipindah ke gedung lain.

Baca: Diresmikan Djarot Bersama Tiga Menteri, Warga DKI Kini Punya Mal Pelayanan Publik

Suatu ketika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menghubungi Djarot dan meminta untuk bertemu.

"Kata beliau 'Pak saya mau mampir sebentar saja'. Oh boleh, ketemu lah saya dengan Pak Menteri kemudian ngomongin tentang mal ini," ujar Djarot.

Asman menceritakan masalah perizinan yang masih menyulitkan masyarakat. Dia memiliki gagasan untuk mengintegrasikan pelayanan publik mulai dari pemerintah pusat sampai daerah.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Mal Pelayanan Publik di Jalan Rasuna Said yang baru diresmikan Kamis (12/10/2017).

"Maksud saya ini pucuk dicinta ulam tiba, Pak Menteri datang kaya begini. Langsung semangat kita resmikan di sini," ujar Djarot.

Djarot mengatakan PTSP sendiri merupakan terobosan yang awalnya diletakan oleh Joko Widodo. Dengan ketegasan Basuki Tjahaja Purnama, kata Djarot, program ini semakin diperkuat. Djarot pun bersyukur karena PTSP kini berkembang menjadi Mal Pelayanan Publik yang melayani berbagai perizinan.

"Saya bersyukur ada 340 layanan di mal ini atas provokator dari Menpan RB. Semoga pelayanannya bisa bertambah terus," ujar Djarot.

Baca: Djarot Harap Mal Pelayanan Publik Percepat Proses Perizinan Warga

Mal Pelayanan Publik merupakan hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentunya juga bekerja sama dengan unit pelayanan publik lain di Jakarta baik tingkat pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan juga swasta.

Dengan adanya mal ini, beragam perizinan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan Pemprov DKI bisa diurus di satu tempat.

Unit pelayanan publik yang ada di mal ini diantaranya dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKIJakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta, PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya, dan Bank DKI.

Ruang pelayanan pada mal ini terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama berisi counter pelayanan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI, layanan difabel, layanan ekspres, self service counter, dan loket pengambilan.

Lantai dua berisi counter pelayanan dari DPMPSTP, ruang prioritas, ruang konsultasi, self service counter, pojok testimoni dan Bank DKI. Sementara itu, lantai 3 berisi ruang pelayanan unit-unit pelayanan dari kementerian, lembaga negara, BUMN, dan BUMD.