Susi Sebut Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta Tergantung Luhut dan Anies

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta kini menjadi kewenangan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Itu sudah di tangan Menko dan Pak Anies," kata Susi, saat ditemui di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/10/2017).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta. Artinya, pengembang dapat melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Pencabutan moratoriun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli.

(baca: Jaga Kepercayaan Publik, Anies-Sandi Harus Konsisten Tolak Reklamasi)

Luhut menegaskan, kewenangan reklamasi Teluk Jakarta berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat dan pihak lain tidak berhak membatalkan pelaksaannnya, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Jadi enggak usah ribut-ribut di luar, kalau ada yang tidak setuju, beri tahu. Karena yang kaji (reklamasi) itu kami-kami semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," kata Luhut, Senin (9/10/2017).

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersikukuh bahwa wewenang reklamasi Teluk Jakarta ada di tangannnya. Hal itu pernah diucapkannya saat Rizal menerbitkan moratorium reklamasi.

Ahok menganggap Gubernur DKI sudah diberikan delegasi dari Pemerintah Pusat.

"Delegasinya itu ada, kamu tanya deh sama mereka (Pemerintah Pusat). Ada pasalnya kok. Tetapi, jangan aku yang ngomong. Wawancara Setneg, Seskab saja deh," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (6/4/2016).

Saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Susi pernah menyebut reklamasi Teluk Jakarta akan berdampak terhadap lingkungan dan nasib nelayan di Pesisir Utara Jakarta.

Bahkan menurut Susi, ganti rugi dari Pemprov DKI kepada nelayan tidak akan cukup.

"Saya tidak setuju kalau nelayan dikasih rumah tanpa memikirkan mata pencaharian dari mereka," ucap Susi dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (5/4/2016).

Bagi Susi, ketimbang reklamasi pulau, lebih baik developer mengembangkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu.

Sebagai pihak yang menentang reklamasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku pernah berbicara dengan Susi.