Kelanjutan Normalisasi Ciliwung Tergantung Kebijakan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Bambang Eko Prabowo mengatakan, Pemprov DKI masih memiliki pekerjaan rumah membereskan banjir dengan menormalisasi Sungai Ciliwung. Keputusan melanjutkan normalisasi ini tergantung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami menunggu kebijakan dari Pak Gubernur baru," kata Bambang di Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2017).

Ia mengatakan, pekan lalu sebelum Anies dilantik, ia dan perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikumpulkan oleh staf Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kelanjutan normalisasi itu. Kemenpupera diminta melanjutkan proyek normalisasi, sementara Pemprov DKI berkewajiban untuk membebaskan lahan.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Lanjutkan Normalisasi Ciliwung

Bambang mengatakan kebijakan terakhir Pemprov DKI diambil oleh Gubernur Djarot Saiful Hidayat melalui Keputusan Gubernur Nomor 1144 Tahun 2017. Dalam Keputusan Gubernur itu ditetapkan normalisasi dilanjutkan dengan menertibkan 11 kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Selama empat tahun proyek normalisasi berjalan, titik yang sudah ditertibkan yakni Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo.

Jika Anies memutuskan normalisasi dilanjutkan, titik selanjutnya yang akan digarap yakni sepanjang kawasan Manggarai dari Pintu Air hingga Bukit Duri.

"Prioritas 2018 kemungkinan Manggarai, kami bergerak ke hilir," kata Bambang.

Sementara itu, 400 warga Manggarai sudah diundang untuk disosialisasikan mengenai rencana tersebut. Bambang menyebutkan, mereka menerima direlokasi tetapi meminta dipindah ke Rusun Pasar Rumput yang tengah dibangun Kemenpupera.

"Tapi tahun depan kan rusun itu belum jadi, alternatifnya ya mereka mau ditempatkan sementara di rusun yang sudah ada," kata Bambang.