Sandiaga Ragu Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Buka Banyak Lapangan Kerja - Kompas.com

Sandiaga Ragu Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Buka Banyak Lapangan Kerja

Alsadad Rudi
Kompas.com - 18/10/2017, 10:18 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berselfe dengan para guru-guru SDsaat datang ke SDN 07 Pagi Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017) pagi.  Kompas.com/Alsadad Rudi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berselfe dengan para guru-guru SDsaat datang ke SDN 07 Pagi Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017) pagi.


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meragukan keberadaan pulau reklamasi nantinya bisa membuka banyak lapangan kerja. Sebab menurut Sandi, sampai saat ini tidak pernah ada kajian berapa banyak lapangan kerja yang akan tersedia di pulau reklamasi.

"Saya tanya satu hal saja belum ada jawaban yang pasti. Lapangan kerja berapa yang diciptakan di sana dan lapangan kerja model apa yang dicipiptakan kajiannya belum ada," kata Sandi, saat ditemui di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017).

Sandi menyatakan masih berkomitmen menolak kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dia berharap warga yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta bersabar karena menghentikan proyek reklamasi memerlukan waktu.

"Kami tahu tuntutan masyarakat, kami tahu tugas kami adalah menghentikan reklamasi. Kami cari sebuah prosesi yang betul-betuk sudah ditunggu oleh masyarakat," ujar Sandi.

(baca: Hari Pertama, Ada Demo yang Ingatkan Anies-Sandi Batalkan Reklamasi)

Penghentian proyek reklamasi merupakan satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun di sisi lain, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta.

Artinya, pengembang dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Pencabutan moratoriun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli.

Luhut menegaskan, kewenangan reklamasi Teluk Jakarta berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat. Sehingga, tidak ada pihak manapun yang berhak membatalkan pelaksaannnya, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Anies dan Sandi.

Kompas TV Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mau berkomentar banyak soal proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisAlsadad Rudi
EditorIndra Akuntono
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM