JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik proyek reklamasi di Teluk Jakarta terus berlanjut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan pihaknya masih berkomitmen menghentikan megaproyek tersebut.
Menurut Sandiaga, proyek tersebut tidak transparan, khususnya soal kajian manfaat untuk masyarakat dari keberadaan pulau-pulau reklamasi. Salah satu yang dia soroti adalah klaim bahwa keberadaan pulau reklamasi akan menciptakan banyak lapangan kerja.
Sandi meragukan klaim pemerintah itu karena hingga saat ini tidak ada kajian berapa banyak lapangan kerja yang akan tersedia jika banyak properti di atas pulau reklamasi.
"Saya tanya satu hal saja belum ada jawaban yang pasti. Lapangan kerja berapa yang diciptakan di sana dan lapangan kerja model apa yg dicipiptakan kajiannya belum ada," kata Sandi saat ditemui di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017).
(baca: Anies yang Masih Irit Bicara soal Reklamasi Meski Sudah Dilantik...)
Sandi melontarkan keraguan itu usai berkunjung ke SDN 07 Pagi Cawang. Pada kesempatan itu, Sandi juga meragukan keberadaan pulau reklamasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Jakarta secara umum.
"Untuk siapa tempat itu? Untuk anak-anak inikah? Bagaimana pendidikan? apakah sarana pendidikan yang kami lihat di sini, gedung-gedung yang reyot akan terbantukan kepentingan segelintir orang. Kami memimpin untuk semua, bukan untuk segelintir orang," kata Sandi.
Penghentian proyek reklamasi merupakan satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Namun di sisi lain, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta. Artinya, pengembang-pengembang itu dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.
Sandi sudah menyatakan dalam waktu dekat akan menemui Luhut untuk membahas masalah tersebut. Keinginannya itu bahkan sudah ia sampaikan ke Presiden Joko Widodo.
"Pak Jokowi habis melantik kami kemarin sedang persiapkan ketemu karena banyak isu yang kami ingin bicarakan," ujar Sandi.
(baca: Kata Luhut, Sandiaga Dua Kali Batalkan Janji Bertemu Bahas Reklamasi)
Keberadaan proyek reklamasi di Teluk Jakarta telah menimbulkan polemik sejak lama. Proyek ini dinilai telah merusak ekosistem laut dan merugikan penghidupan nelayan, tak cuma di Jakarta, tapi juga di Banten karena pasir untuk reklamasi diambil dari sana.
Pada Rabu kemarin, ratusan nelayan dari Desa Lontar, Kabupaten Serang dilaporkan berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten di Serang. Mereka menuntut Pemprov Banten tidak lagi mengeluarkan izin untuk penambangan pasir laut di perairan Banten sebagai bahan baku reklamasi di Teluk Jakarta.
Sehari sebelumnya, Luhut menjanjikan satu dari belasan pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta akan diperuntukkan bagi nelayan. Dalam hal ini, pulau itu akan dijadikan khusus sebagai perkampungan nelayan.