JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan banyak laporan genangan palsu yang masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Laporan genangan palsu dari masyarakat telah menambah pekerjaan petugas yang ada di lapangan.
"Dari data yang masuk hanya 10 persen teverifikasi, 50 persennya itu hoaks. Jadi bukan hanya di medsos, laporan genangan itu 50 persennya hoaks," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (19/10/2017).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tahun lalu ada 5.000 laporan yang masuk ke BPBD. Namun hanya 10 persen saja yang terverifikasi. Anies pun ingin ada sistem laporan genangan yang langsung terverifikasi. Menurut dia, solusinya ada pada orang yang melaporkan itu.
Baca: Hujan Siang Ini, Genangan di Underpass Stasiun Tebet dan Pancoran
Selama ini, laporan datang dari masyarakat umum. Nantinya Anies ingin ada orang yang ditempatkan di titik rawan banjir yang bersiaga kala hujan turun. Saat timbul genangan, laporan akan langsung masuk ke BPBD dan bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait lainnya.
"Artinya mereka yang bertugas adalah orang-orang yang laporannya sahih. Laporan masyarakat tapi juga dari orang-orang yang bertugas," ujar Anies.
Ke depan, Anies dan Sandiaga akan membahas siapa orang yang akan menjaga titik rawan banjir itu. Kata Anies orangnya bisa dari PPSU ataupun warga setempat.
Baca: Warga Bukit Duri Mulai Lepas dari Bayang-bayang Banjir
Anies menegaskan laporan yang tidak terverifikasi hanya akan menyulitkan petugas di lapangan. Dia dan Sandiaga juga mengimbau kepada warga agar tidak membuat laporan palsu.
"Jadi kita minta ke masyarakat agar enggak nambah kerjaan, jangan dibebani dengan fake news atau hoaks," kata Sandiaga.