Sebelum Dibangun, Sandi Ingin Status Hukum RS Sumber Waras "Clean and Clear"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras menjadi salah satu yang akan dia cermati. Sebelum pembangunan, Sandiaga ingin ada kejelasan terlebih dahulu terkait status lahannya.

"Saya inginnya apa yang warga inginkan dan kita pastikan dulu status hukumnya clean and clear," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/10/2017).

Oleh karena itu, Sandiaga ingin berbicara terlebih dahulu kepada jajarannya terkait rumah sakit ini.

Dia ingin membahas masalah ini dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawaty, dan Kepala Dinas Kesehatan Koesmedi.

"Ini salah satu yang kita mesti lihat nanti, ditelisik, saya mau ngomong sama teman-teman di Pemprov," kata Sandi.

Baca juga : Sandiaga Minta Video Rapat yang Diunggah ke YouTube Tak Diedit dan Jangan Pencitraan

Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

BPK menyebut Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar.

Namun, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun, Dinas Kesehatan sedang menyiapkan dokumen untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras khusus kanker dan jantung dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan demikian, RS Sumber Waras tidak akan dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Baca juga : Soal Pembangunan Sumber Waras, Nanti Saya Lapor Pak Gubernur Dulu